Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi Digital, Danantara Jadi Kunci RI Perkuat Investasi Strategis Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Indonesia saat ini sedang memasuki fase percepatan transformasi digital, sebagai bentuk prioritas pemerintah dalam mewujudkan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Ekonomi digital nasional bahkan diproyeksikan melonjak hingga USD360 miliar pada tahun 2030, setelah mencetak USD90 miliar pada tahun 2024 lalu. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menjelaskan bahwa sektor keuangan digital merupakan salah satu pendorong ekonomi digital.

Hal itu disampaikan Menko Airlangga dalam Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025, di Jakarta, akhir Oktober lalu.

Sebagai contoh, penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam pembayaran, diharapkan mendorong masyarakat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk terlibat dalam pertumbuhan ekonomi digital.

Hingga Semester I tahun 2025, Bank Indonesia mencatat ada sebanyak 57 juta pengguna QRIS di Indonesia dengan 39,3 juta di antaranya merupakan merchant yang didominasi pelaku UMKM sebesar 93,16 persen.

“Kita menyadari bahwa bersama peluang besar ini, muncul pula tantangan baru yaitu bagaimana memastikan keamanan sistem pembayaran, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan membangun kepercayaan agar inovasi keuangan digital tumbuh secara berkelanjutan dan bertanggung jawab,” tutur Menko Airlangga, dikutip Jumat (5/12/2025). 

Selain mendorong digitalisasi UMKM untuk lebih naik kelas, peningkatan investasi asing, dan penguatan perusahaan nasional, menjadi beberapa langkah strategis yang diambil guna menguatkan ekonomi digital. Terlebih, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029.

Danantara Jadi Senjata RI untuk Tarik Investasi Strategis

Meski begitu, transformasi digital tidak bisa bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja; sebab dibutuhkan model pendanaan yang fleksibel dan profesional.

Pemerintah telah punya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara  untuk mengelola aset strategis negara dan menarik co-investment global.

Kehadiran Danantara diharapkan menjadi sumber pendanaan mandiri untuk proyek strategis nasional tanpa ketergantungan pada modal asing, mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan optimalisasi sumber daya alam (SDA) untuk kesejahteraan rakyat.