Tegas! Prabowo: Tidak Boleh Hukum Jadi Alat Kriminalisasi Lawan Politik di Pemerintahan Saya

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan arah pemerintahannya akan bertumpu pada kepastian hukum dan keadilan, sekaligus menolak praktik hukum sebagai alat politik.

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan komitmen pribadi untuk memastikan penegakan hukum berjalan tegas namun tetap melindungi hak warga negara.

Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2026).

“Jadi kita bertekad, saya bertekad patuhi hukum, tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik tapi tidak boleh ada misscarriedge of justice,” ujarnya.

Ia secara khusus menyoroti potensi penyalahgunaan hukum untuk kepentingan politik. Menurutnya, praktik kriminalisasi terhadap lawan politik tidak boleh terjadi di masa pemerintahannya.

“Tidak boleh hukum jadi alat untuk mengerjai lawan politik. Tidak boleh dan saya tidak mau dan buktikan. Saya buktikan saya berani abolisi, amnesti kalau saya merasa ada sesuatu,” lanjutnya.

Baca Juga

Pigai Bantah Isu Kemunduran HAM, Klaim Posisi RI di PBB Bukti Kepercayaan Dunia

Prabowo juga mengingatkan aparat penegak hukum agar berhati-hati dalam menjatuhkan putusan, terutama ketika masih ada keraguan atas kesalahan terdakwa.

“Dan saya sebagai pemegang mandat rakyat, saya bertanggung jawab. Saya ingin ada rule of law, kepastian hukum. Hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita,” kata Prabowo.

Ia menilai rasa aman masyarakat terhadap sistem hukum menjadi fondasi penting bagi keberhasilan negara. Pemerintah, kata dia, harus hadir sebagai institusi yang bersih dan adil.

“Rakyat kita harus merasa hidup dalam masyarakat di mana pemerintahnya bersih dan adil. Ini syarat dari keberhasilan suatu negara. Saya pelajari sejarah, tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah bersih dan adil. Saya bertekad membangun pemerintah bersih dan adil,” tutup dia. (agr/raa)