Nelayan Desak Pemerintah Kembali Membuka Kerja Sama Budidaya Benih Bening Lobster (BBL) dengan Vietnam, Ini Alasannya

Dari data pengiriman BBL periode Mei 2024–Juli 2025, Forum Komunikasi Koperasi Usaha Benih (FKKUB) mencatat 54.779.430 ekor benur telah diekspor resmi dan menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp219,1 miliar. Namun distribusi resmi tersebut berkali-kali terganggu oleh meningkatnya praktik penyelundupan.

“Nelayan sangat bergantung pada penjualan BBL. Dengan moratorium, mereka tidak punya pilihan selain menjual ke pihak ilegal. Apakah ini yang diinginkan pemerintah? Jika benih lobster ilegal terus mengalir keluar negeri hingga hampir seluruh budidaya Vietnam bergantung pada benur dari Indonesia, maka patut dipertanyakan bagaimana fungsi pengawasan KKP selama ini,” tegas Sutrisno.

Ia juga meminta pemerintah membuka hasil verifikasi independen atas klaim keberhasilan proyek percontohan budidaya lobster di Batam. Produksi panen 1,7 ton yang diumumkan pada September 2025 dinilai tidak sejalan dengan perhitungan berdasarkan jumlah penebaran benih dan standar tingkat kelangsungan hidup.

Sutrisno menilai, jika data tersebut benar, Indonesia seharusnya mampu memperluas model budidaya tersebut ke berbagai daerah. Namun hingga sekarang, Forum Koperasi belum melihat kejelasan rencana lanjutan program tersebut.

Alasan Penghentian Kerja Sama dengan Vietnam

Pada Agustus lalu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) TB Haeru Rahayu membeberkan alasan penghentian kerja sama budidaya lobster dengan Vietnam.

Baca Juga

Gubernur Gorontalo Matangkan Pelaksanaan Pertemuan Nasional Petani dan Nelayan

Saat itu, TB Haeru menyebut kepuutusan itu diambil setelah evaluasi menunjukkan praktik penyelundupan benih bening lobster (BBL) masih marak meskipun sudah ada nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara.

Ia memaparkan, penghentian itu dilakukan demi memastikan tata kelola lobster berjalan transparan dan bersih.

"Saat ini pemerintah menghentikan sementara budidaya lobster di luar wilayah Indonesia. Kenapa? Kami melakukan evaluasi dan ternyata hasil evaluasinya belum sesuai dengan apa yang sudah kita harapkan," kata Haeru dalam acara Outlook Tilapia Indonesia 2025 di kantor KKP, Jakarta, dikutip dari CNBC.

Kerja sama dengan Vietnam diketahui sudah memasuki tahun kedua dan disepakati untuk menerapkan sejumlah instrumen teknis yang dievaluasi secara periodik. Namun, hasilnya dinilai belum memberi dampak signifikan bagi Indonesia.

"Kita sudah tahun kedua berjalan, MoU antara Indonesia dengan Vietnam. Ada instrumen-instrumen teknis yang kita sepakati antara kedua belah pihak. Tetapi kami setiap periodik waktu melakukan evaluasi. Ada yang 3 bulanan, ada yang 6 bulanan, ada yang 1 tahun," jelasnya.