Surkom Bantu Nelayan Dapatkan Solar Subsidi, BPH Migas Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi kini semakin tepat sasaran. Hingga 16 Oktober 2025, sebanyak 542.689 Surat Rekomendasi (Surkom) telah diterbitkan bagi 296.577 konsumen pengguna BBM subsidi dan kompensasi di seluruh Indonesia.

Surkom diterbitkan untuk pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) seperti solar subsidi dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) atau BBM kompensasi. Penerbitan dilakukan dengan menentukan volume dan periode tertentu bagi konsumen pengguna yang berhak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan Surkom merupakan bagian dari implementasi Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian JBT dan JBKP. Melalui sistem digital berbasis aplikasi XStar, BPH Migas memastikan layanan lebih cepat, transparan, dan terintegrasi dengan pemerintah daerah serta badan usaha penugasan seperti Pertamina.

Saat ini, terdapat 3.015 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 23 provinsi yang telah menerbitkan Surkom dan menyalurkan BBM melalui 3.438 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di 468 kabupaten dan kota. Langkah ini menjadi salah satu upaya untuk memastikan setiap liter BBM subsidi digunakan tepat guna, sesuai kebutuhan masyarakat, dan menjangkau sektor-sektor produktif.

Konsumen pengguna Surkom berasal dari sektor perikanan, pertanian, transportasi, usaha mikro, hingga pelayanan publik yang berperan dalam menggerakkan ekonomi rakyat.

Pisor Ansori (40), nelayan asal Pandeglang, Banten, menjadi salah satu penerima manfaat kebijakan ini. Ia mengatakan, Surkom sangat membantu para nelayan untuk memperoleh solar subsidi. “Surat rekomendasi itu bukan lagi bermanfaat untuk kami, bahkan itu menolong,” ujarnya.

Pisor menuturkan, saat cuaca mendukung, ia bisa melaut 20 hingga 22 hari dalam sebulan. Namun ketika cuaca buruk, para nelayan memilih tidak melaut demi keselamatan. Ia menyebut Surkom membuat distribusi solar subsidi lebih tertib dan tepat sasaran. “Nelayan di sini (Pandeglang) ini benar-benar mengikuti aturan, perintah yang ada dari Pertamina bagaimana caranya kita mendapatkan solar subsidi itu tepat pada tempatnya,” katanya.

Ketua Rukun Nelayan Samadikun Kota Cirebon, Sofyan (48), juga merasakan manfaat serupa. Ia menyebut proses pengurusan Surkom kini jauh lebih mudah. “Alhamdulillah bagi saya selaku nelayan dengan adanya (Surat) Rekomendasi sangat bermanfaat dan bikinnya juga enggak susah, gampang,” ujarnya.

Menurut Sofyan, aktivitas melaut nelayan di Cirebon sangat bergantung pada kondisi cuaca. “Kalau lagi dapat (cuaca bagus) full (melaut) tidak ada berhentinya, mumpung ada,” ucapnya yang sehari-hari mencari udang di perairan sekitar Cirebon.

BPH Migas menegaskan, Surkom menjadi bagian penting dalam mekanisme pengawasan subsidi energi agar pelaksanaannya berjalan tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha penugasan diharapkan mampu memperkuat efektivitas program ini.

Dengan penerapan Surkom, pemerintah berharap penyaluran BBM subsidi semakin efisien, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan daya saing ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. (rpi)