Dorong Kementerian Keuangan dan DPR Turunkan PPN Jadi 8 Persen, KAMMI: Ini akan Dongkrak Daya Beli

Jakarta, tvonenews.com - Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendorong Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR RI agar menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 8 persen. 

Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap rakyat dan sektor riil dalam menghadapi tekanan ekonomi global dan domestik.

Wakil Ketua Umum PP KAMMI, Agung Munandar mengatakan bahwa penurunan tarif PPN merupakan langkah strategis yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya kelompok menengah ke bawah.

“Kebijakan ini akan meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga, dan secara keseluruhan menggerakkan roda perekonomian nasional,” ujar Agung dalam keterangannya, Jumat (17/10/2025).

Menurut KAMMI, kebijakan fiskal yang berpihak pada rakyat harus menjadi prioritas utama pemerintah di tengah gejolak harga kebutuhan pokok dan ketidakpastian ekonomi global.

Langkah ini juga diharapkan mampu mendorong sektor UMKM agar lebih kompetitif dan berdaya saing.

Baca Juga

Jurusan yang Tak Sesuai Industri Bakal Ditutup, DPR Minta Kemendikti Saintek Hati-Hati

KAMMI juga mengapresiasi sikap terbuka DPR RI dalam menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat dan mendukung keputusan yang berpihak kepada kepentingan publik.

"Kami menilai kolaborasi antara Kemenkeu dan DPR dalam kebijakan ini merupakan contoh sinergi positif antara eksekutif dan legislatif yang patut diapresiasi," tambahnya.

Lebih lanjut, KAMMI mendorong pemerintah untuk mengiringi kebijakan penurunan PPN ini dengan upaya peningkatan efektivitas belanja negara dan pemberantasan kebocoran pajak. 

“Penurunan tarif pajak harus diimbangi dengan optimalisasi penerimaan negara dari sektor lain dan efisiensi anggaran agar APBN tetap sehat dan berkelanjutan,” tegasnya.

Dengan dukungan terhadap kebijakan penurunan PPN ini, KAMMI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. (rpi)