Defisit APBN Rp371,5 Triliun di Akhir September, Purbaya Tegaskan Kinerja Fiskal Tetap Kuat di Tengah Tekanan Komoditas

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan kinerja fiskal nasional tetap solid di tengah tekanan penurunan harga komoditas global.

Hingga 30 September 2025, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sebesar Rp371,5 triliun atau 1,56 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah target defisit tahun ini yang dipatok 2,78 persen.

“Kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56 persen dari PDB dan keseimbangan primer yang positif,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025).

Ia menegaskan, capaian tersebut mencerminkan efektivitas bauran kebijakan fiskal pemerintah dalam menjaga stabilitas makro dan kredibilitas anggaran negara.

Bahkan, keseimbangan primer masih mencatatkan surplus Rp18 triliun hingga akhir September, menandakan kemampuan pemerintah membiayai pengeluaran rutin tanpa menambah utang baru secara berlebihan.

Dari sisi pendapatan negara, realisasi penerimaan mencapai Rp1.863,3 triliun atau 65 persen dari total outlook 2025. Meski lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2.008,6 triliun, penurunan ini terutama disebabkan merosotnya harga komoditas global yang berdampak pada penerimaan perpajakan sektor migas dan tambang.

Baca Juga

Menkeu Purbaya Tegaskan Kas Negara Aman, Isu Sisa Rp120 Triliun Dinilai Menyesatkan

“Meskipun lebih rendah dari capaian tahun lalu, tekanan ini bersumber dari penurunan harga komoditas dari penerimaan perpajakan khususnya di sektor migas dan tambang,” jelasnya.

Sementara itu, dari sisi belanja negara, realisasi hingga September 2025 mencapai Rp2.234,8 triliun atau 63,4 persen dari total outlook tahun berjalan. Belanja pemerintah pusat tumbuh tipis 1,6 persen menjadi Rp1.589,9 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp74,6 triliun.

Purbaya menekankan bahwa alokasi belanja diarahkan untuk memperkuat program prioritas pemerintah, termasuk belanja modal infrastruktur dan bantuan sosial, agar memiliki dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat.

“Efektivitas belanja didorong dari pagu perencanaan program prioritas, bansos dan belanja modal infrastruktur,” tegasnya.

Dengan terkendalinya defisit dan keseimbangan primer yang positif, pemerintah optimistis posisi fiskal Indonesia masih cukup kuat menghadapi dinamika ekonomi global yang tidak pasti, sekaligus menjaga ruang ekspansi kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (agr/rpi)