Prabowo Lantik Dony Oskaria Jadi Kepala BP BUMN, Babak Baru Pengelolaan BUMN Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto, resmi melantik Dony Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).

Pelantikan ini menjadi momen bersejarah lantaran menandai perubahan kelembagaan Kementerian BUMN menjadi BP BUMN. Dony, yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri BUMN, kini akan memimpin lembaga baru tersebut.

Dasar pelantikan tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 109 B Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

Presiden Prabowo memimpin langsung pengucapan sumpah jabatan di hadapan para pejabat negara.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo yang kemudian diikuti oleh para pejabat yang dilantik.

Ia menambahkan, “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.”

Selain Dony, Prabowo juga melantik Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Bharata sebagai Wakil Kepala BP BUMN.

Sebagai informasi, status kelembagaan Kementerian BUMN kini resmi berubah menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Perubahan tersebut tertuang dalam Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang kini dikenal sebagai Undang-Undang BUMN (UU BUMN).

Dony saat ini juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, posisi yang ia emban sejak 24 Februari 2025.

Dengan latar belakang manajerial yang kuat di sektor korporasi, penunjukan Dony diharapkan memperkuat tata kelola dan arah strategis BUMN di bawah format lembaga baru tersebut. (agr/rpi)