Menkeu Purbaya Buka Peluang Tambah Dana Transfer Daerah, Tapi Ada Syaratnya

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, membuka peluang untuk menambah dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026.

Langkah itu dipertimbangkan setelah banyak kepala daerah menyampaikan keberatan atas kebijakan pemangkasan TKD yang dilakukan pemerintah pusat.

Purbaya mengatakan, keberatan dari para gubernur adalah hal yang wajar mengingat dana transfer berpengaruh langsung terhadap operasional dan pembangunan di daerah.

Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan pemotongan tersebut merupakan bagian dari evaluasi agar pengelolaan anggaran daerah lebih efisien dan akuntabel.

“Kalau semua orang anggarannya dipotong pasti nggak setuju, itu normal. Cuma kita lihat saja bagaimana, kalau mereka mau bangun daerahnya kan dari dahulu harusnya sudah bagus dan anggaran nggak hilang,” ujar Purbaya kepada awak media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

Menurutnya, pemerintah menemukan banyak kasus anggaran daerah yang tidak terealisasi atau meleset dari rencana. Karena itu, Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian dengan memangkas sebagian dana TKD untuk mendorong efisiensi belanja daerah.

Sebagai informasi, alokasi dana TKD dalam RAPBN 2026 turun signifikan menjadi Rp693 triliun, dibandingkan Rp919,9 triliun pada 2025. Sebaliknya, belanja program pemerintah pusat untuk daerah naik tajam menjadi Rp1.300 triliun dari sebelumnya Rp900 triliun.

“Salah satu yang jadi perhatian adalah banyak anggaran yang meleset, tetapi saya akan lihat kondisi keuangan di akhir triwulan, mungkin memasuki pertengahan triwulan kedua 2026 nanti,” ujar Purbaya.

Menkeu menambahkan, peluang penambahan dana transfer akan dibuka jika kondisi ekonomi nasional menunjukkan perbaikan. Indikatornya antara lain peningkatan penerimaan pajak, optimalisasi sistem Coretax, serta minimnya kebocoran di sektor bea cukai dan perpajakan.

“Harusnya kan naik semua. Kalau naik semua, kita bagi, tetapi saya tidak dalam posisi sekarang yang membahayakan sustainabilitas kebijakan fiskal,” tandasnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang dipimpin Gubernur Jambi Al Haris bertemu dengan Menkeu Purbaya di kantor Kementerian Keuangan untuk menyampaikan keberatan atas kebijakan pemangkasan TKD.

“Kita akui 2026 berat sekali memang teman-teman daerah, apalagi daerah yang fiskalnya rendah, PAD-nya rendah, TKD-nya juga rendah, ini berdampak luar biasa,” kata Al Haris.

Menurut APPSI, pemotongan dana transfer akan memperberat kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan dan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), terutama bagi daerah dengan kapasitas fiskal lemah. (agr/rpi)