Komisi XI Tegur Purbaya agar Tak Berpolemik dengan Bahlil soal LPG 3 Kg: Pernyataan Menkeu Keluar Ranahnya

Ia menambahkan, data penerima manfaat subsidi energi nantinya akan diintegrasikan ke dalam Data Terpadu Subsidi Energi Nasional (DTSEN) hasil kolaborasi antara Kementerian ESDM dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurutnya, hal yang paling mendesak saat ini adalah memperkuat koordinasi dan memperbarui data penerima secara berkelanjutan.

Misbakhun juga mengingatkan bahwa belanja subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 diperkirakan meningkat akibat fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.

Ia menekankan pentingnya disiplin fiskal dan tata kelola yang baik agar kredibilitas APBN dan kepercayaan publik tetap terjaga.

"Komisi XI DPR RI mendukung kebijakan subsidi untuk rakyat, tetapi tetap mengawasi agar APBN dijalankan tertib, efisien, dan berpihak pada masyarakat. Menteri Keuangan harus menjawab tantangan ini dengan memastikan mekanisme pembayaran subsidi tepat waktu dan akuntabel," tutur Misbakhun.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Selasa (30/9), Menkeu Purbaya menyebut harga asli elpiji 3 kg mencapai Rp42.750 per tabung.

Pemerintah, kata dia, menanggung subsidi sekitar Rp30.000 per tabung, sehingga masyarakat hanya membayar Rp12.750 per tabung.

Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menilai pernyataan tersebut keliru dan menyebut Purbaya salah membaca data. “Itu mungkin Menkeu-nya salah baca data itu. Ya mungkin butuh penyesuaian,” ujar Bahlil di Gedung BPH Migas, Jakarta, Kamis (2/10).

Perbedaan suara ini menegaskan perlunya koordinasi yang lebih solid antar kementerian agar kebijakan subsidi berjalan efektif dan tidak menimbulkan kebingungan publik. (ant/rpi)