Koperasi Desa KDKMP: Menkop Ferry Juliantono Gandeng Kejaksaan Awasi Keuangan Desa
- ist
Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait Pengawalan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Acara berlangsung di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada Kamis (25/9/2025) dan menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat tata kelola koperasi desa yang lebih transparan dan akuntabel.
Acara ini dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, mulai dari Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, hingga Wakil Gubernur Edy Pratowo.
Turut hadir pula Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo, Staf Khusus Mendagri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan Hoiruddin Hasibuan, Inspektur Jenderal Kemendes PDT Teguh, serta Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi.
Kehadiran para Walikota, Bupati, dan Kepala Kejaksaan Tinggi serta Negeri se-Kalimantan Tengah menegaskan komitmen bersama untuk menghadirkan pengawasan yang lebih menyeluruh.
Dalam sambutannya, Menkop Ferry Juliantono menekankan bahwa kerja sama ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata menghadirkan sistem pengawasan yang terintegrasi.
Menurutnya, keterlibatan Kejaksaan Agung dalam mengawal pengelolaan KDKMP akan memastikan adanya pengawasan internal dan eksternal yang seimbang. Dengan begitu, koperasi desa dapat berjalan sesuai aturan tanpa terjebak dalam praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
“Dengan adanya sinergi ini, kami ingin memastikan bahwa koperasi desa tidak hanya menjadi wadah ekonomi, tetapi juga dikelola dengan tata kelola yang bersih, transparan, dan berkelanjutan. Kehadiran aparat penegak hukum bukan untuk menghambat, melainkan untuk memberikan kepastian hukum bagi desa dan koperasi,” ujar Ferry.
Ia juga menambahkan bahwa model kerja sama di Kalimantan Tengah ini dapat menjadi contoh (role model) bagi provinsi lain di Indonesia. Jika berjalan baik, KDKMP diyakini bisa menjadi instrumen penting dalam memperkuat perekonomian desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Ferry menyoroti pentingnya dukungan semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, hingga aparat penegak hukum. Menurutnya, pengelolaan keuangan desa akan semakin sehat jika diawasi secara menyeluruh dari berbagai sisi.
“Kami ingin KDKMP menjadi contoh bagaimana desa bisa berdaya dengan tata kelola keuangan yang profesional, aman, dan berpihak pada masyarakat,” tambahnya.
Dengan adanya penguatan tata kelola ini, Kementerian Koperasi berharap program KDKMP dapat berjalan efektif di seluruh daerah.
Pada akhirnya, keberadaan koperasi desa bukan hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan desa yang mampu menjawab tantangan pemerataan ekonomi nasional.
Load more