Pemerintah Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen di 2025, Ini Stimulus Penggeraknya

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah belum menetapkan besaran anggaran 2026. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan saat ini perhatian utama pemerintah adalah pencapaian target pertumbuhan ekonomi 2025 yang dipatok sebesar 5,2 persen.

“Kita sedang hitung (anggaran 2026). Pertumbuhan ekonomi tahun ini di 5,2 persen mudah-mudahan bisa capai,” ujar Airlangga usai rapat terbatas terkait stimulus ekonomi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

Airlangga menyebut target pertumbuhan tersebut akan dikejar melalui program-program stimulus yang telah digulirkan, termasuk dukungan sektor perumahan, perluasan kesempatan kerja, dan perlindungan bagi pekerja informal.

Pemerintah baru saja merilis delapan program dalam Paket Ekonomi: Akselerasi Program 2025 dengan total anggaran Rp16,23 triliun.

Paket kebijakan itu difokuskan untuk memperkuat perlindungan sosial, menciptakan lapangan kerja, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis.

Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi yang menyasar 20.000 fresh graduate. Peserta akan mendapat uang saku setara Upah Minimum Provinsi sekitar Rp3,3 juta per bulan selama enam bulan, dengan anggaran Rp198 miliar.

Baca Juga

Airlangga Ungkap Tarif AS untuk Indonesia Kini 15 Persen, Lebih Rendah dari Kesepakatan Awal

Selain itu, terdapat program perluasan PPh 21 DTP untuk 552 ribu pekerja sektor pariwisata berupa pembebasan pajak penghasilan selama tiga bulan senilai Rp120 miliar.

Program Bantuan Pangan juga digulirkan, yakni 10 kilogram beras untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama dua bulan dengan total anggaran Rp7 triliun.

Tak hanya itu, pemerintah menyiapkan subsidi iuran JKK dan JKM untuk 731 ribu pekerja sektor transportasi online, logistik, dan kurir. Dengan anggaran Rp36 miliar, peserta mendapat potongan 50 persen iuran dan manfaat hingga Rp42 juta per orang.

Airlangga menjelaskan, ada pula program manfaat layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan berupa relaksasi bunga KPR/KPA bagi 1.050 unit rumah senilai Rp150 miliar.

Kemudian, program padat karya tunai bersama Kemenhub dan KemenPU yang ditargetkan menyerap 609 ribu tenaga kerja sepanjang September–Desember 2025 dengan anggaran Rp5,3 triliun.

Dua program lain yakni percepatan deregulasi PP28 terkait integrasi sistem RDTR digital ke OSS di 50 daerah dengan anggaran Rp175 miliar, serta Pilot Project Perkotaan DKI Jakarta untuk peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat kerja gig economy dengan dukungan dana Rp2,7 triliun dari Pemda DKI dan Kemenparekraf. (agr/rpi)