Distribusi SPHP Diperkuat, Pengamat Yakin Gejolak Beras Mampu Kembali Stabil

Jakarta, tvOnenews.com - Sejumlah pengamat menilai langkah pemerintah melalui Perum Bulog menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) merupakan instrumen penting untuk meredam gejolak pasar. Namun, menurutnya, keberhasilan kebijakan itu juga bergantung pada sinergi lintas sektor. 

“Beras ini kebutuhan pokok. Setiap dinamika harga, sekecil apa pun, berimbas signifikan terhadap konsumen. Karena itu, keberhasilan distribusi dan jaminan kualitas menjadi kunci,” kata Prof. Lilik Sutiarso, Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), dalam salah satu program siaran televisi swasta nasional, Rabu (27/08/025)

Prof. Lilik mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi distribusi dan kualitas beras dalam upaya-upaya menstabilkan harga beras di tingkat konsumen. 

Dirinya menegaskan bahwa beras sebagai komoditas pangan strategis memiliki sensitivitas tinggi terhadap kondisi pasar, sehingga setiap dinamika harga maupun distribusi langsung berdampak luas pada masyarakat.

Ia menambahkan, “Bulog memang berperan sebagai operator, tetapi tanpa dukungan regulasi dan koordinasi dengan Bapanas, pemerintah daerah, hingga pihak swasta, distribusi pangan tidak akan optimal. Sistem pangan ini sifatnya multisektoral.”

Sementara itu, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Hermanto Siregar, juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara harga yang terjangkau dan peningkatan produksi nasional. Berdasarkan perhitungannya, produksi beras Indonesia tahun ini diperkirakan mencapai 35 juta ton, lebih tinggi dari kebutuhan sekitar 32 juta ton, sehingga terdapat potensi surplus sekitar 3 juta ton.

Baca Juga

Stok Beras BULOG Kalbar Mencapai 12,5 Ribu Ton, Wujudkan Swasembada Pangan Nasional 5 Juta Ton

“Surplus ini modal penting untuk menjaga stabilitas, tapi tetap ada risiko distorsi pasar, seperti penimbunan dan spekulasi oleh oknum. Hal-hal inilah yang bisa memicu harga naik di luar kendali,” ujar Hermanto. 

Ia menambahkan, masyarakat berpenghasilan rendah adalah kelompok yang paling rentan. 

“Kenaikan harga beras 10 persen saja dapat meningkatkan angka kemiskinan. Karena itu, menjaga ketersediaan beras dengan harga terjangkau bagi kelompok rentan harus jadi prioritas.”

Selain itu, Hermanto menegaskan adanya perbedaan kebutuhan antar-segmen masyarakat. 

“Bagi kelompok menengah bawah, yang paling penting adalah harga. Sementara kelas menengah atas lebih menuntut kualitas. Jadi kebijakan distribusi beras harus bisa menjawab keduanya: stabilitas harga sekaligus jaminan mutu,” ucapnya.