Transisi Energi Butuh Rp3.000 Triliun, Waketum Kadin Usul PLN Terbitkan Green Bonds untuk Bangun Transmisi Listrik EBT
- Ist
Jakarta, tvOnenews.com – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Aryo Djojohadikusumo, menilai Indonesia butuh instrumen pembiayaan baru untuk mempercepat pembangunan jaringan transmisi listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT).
Salah satu skema yang dianggap potensial adalah penerbitan green bonds oleh PT PLN (Persero).
Aryo Djojohadikusumo menegaskan, investasi pada jaringan transmisi menjadi tantangan besar dalam pengembangan energi bersih nasional.
Menurutnya, keterlibatan swasta masih minim karena tingkat pengembalian investasinya rendah. Oleh karena itu, PLN harus mengambil peran utama dalam proyek ini.
“Internal rate of return (IRR) untuk pembangunan transmisi saat ini hanya sekitar enam persen. Dalam dunia usaha, angka itu terlalu rendah sehingga investor swasta enggan masuk. Karena itu, pembangunan transmisi mau tidak mau harus ditangani PLN," ujar Aryo dalam Energy Insights Forum bertajuk “The Energy We Share” di Jakarta, dilansir Kamis (21/8/2025).
"Di sinilah peran penerbitan green bonds menjadi penting, agar PLN memiliki pendanaan memadai untuk membangun jaringan transmisi listrik EBT dan sekaligus memperluas bauran energi hijau nasional,” sambungnya.
Menurut Aryo, Indonesia sejatinya memiliki sumber daya energi bersih yang melimpah. Namun, tanpa skema finansial yang tepat, potensi itu sulit termanfaatkan secara maksimal.
“Dengan green bonds, PLN bisa membiayai pembangunan jaringan transmisi listrik EBT,” jelasnya.
Green bonds sendiri merupakan obligasi yang khusus diterbitkan untuk mendanai proyek ramah lingkungan, mulai dari pembangunan pembangkit terbarukan, jaringan transmisi hijau, hingga sistem penyimpanan energi.
Instrumen ini diyakini dapat meningkatkan kepercayaan investor global sekaligus memperkuat kredibilitas Indonesia dalam transisi energi.
Total kebutuhan investasi untuk pembangkit dan jaringan transmisi nasional diperkirakan mencapai Rp3.000 triliun.
Pandangan Aryo didukung oleh SEVP Hukum, Regulasi, dan Kepatuhan PLN, Nurlely Aman. Ia menekankan bahwa PLN tidak mungkin bekerja sendiri dalam membangun infrastruktur energi terbarukan.
“RUPTL 2025–2034 yang kami keluarkan menargetkan 76 persen tambahan kapasitas berasal dari energi terbarukan, termasuk energy storage. Namun, pertanyaannya bukan lagi apa yang harus dilakukan, tetapi bagaimana mengeksekusinya bersama-sama. PLN tidak bisa berjalan sendiri, peran aktif swasta mutlak diperlukan,” tegas Nurlely.
Load more