Gaji Guru dan Dosen Rendah, Ini Rencana Kenaikannya di Era Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyoroti  rendahnya gaji guru dan dosen yang ramai dibicarakan di media sosial. 

Ia menyebutkan masalah ini menjadi tantangan serius bagi keuangan negara, di tengah tingginya alokasi anggaran pendidikan.

“Banyak di media sosial, saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara,” ujar Sri Mulyani ,dikutip Senin (18/8/2025).

Dia mempertanyakan apakah seluruh beban kenaikan gaji harus ditanggung negara atau melibatkan partisipasi masyarakat. 

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran pendidikan mencapai Rp 724,3 triliun pada 2025, yang terbagi dalam tiga kluster. 

Gaji guru dan dosen masuk kluster kedua, sedangkan kluster pertama digunakan untuk manfaat langsung bagi siswa dan mahasiswa, dan kluster ketiga untuk pembangunan infrastruktur pendidikan.

Dana untuk guru dan dosen mencakup gaji hingga tunjangan kinerja. Tunjangan profesi guru non-PNS diberikan kepada 477,7 ribu guru, sedangkan sertifikasi diberikan kepada 666,9 ribu guru.

Selain itu, anggaran pendidikan digunakan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 20,4 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 9,1 juta pelajar, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk hampir 200 kampus negeri, serta beasiswa LPDP dan program digitalisasi pembelajaran.

Rencana Kenaikan Gaji Guru

Pada bulan pertama kepemimpinannya  Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru pada 2025. 

Dalam Peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome, Rawamangun, Jakarta, pada 28 November 2024, ia menegaskan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama pemerintahannya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan kenaikan gaji berlaku bagi semua guru ASN dan non-ASN yang bersertifikat. 

Guru ASN akan menerima tambahan setara dengan satu kali gaji pokok, sedangkan guru non-ASN bersertifikat akan mendapatkan tambahan Rp 2 juta. 

Namun kebijakan ini hanya berlaku untuk guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan Kementerian Agama.

Total anggaran kesejahteraan guru pada 2025 mencapai Rp 81,6 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya. Anggaran ini mencakup 1,93 juta guru bersertifikat pendidik, dengan rencana tambahan bantuan langsung tunai (BLT) bagi guru non-ASN yang belum bersertifikat.