Dana KUR Perumahan Rp100 Triliun Siap, Menteri PKP Minta Warga Melapor Jika Ada Pengembang Culas

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyerukan agar masyarakat berperan aktif mengawasi kinerja pengembang perumahan.

Ia meminta warga segera melaporkan jika menemukan pengembang yang tidak menunaikan kewajiban, terutama terkait penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).

Hal ini disampaikan saat meninjau perumahan subsidi di Kota Serang, Banten, pada Sabtu (9/8/2025).

Maruarar menekankan, pemerintah memiliki mekanisme dan tim khusus yang siap menangani aduan warga apabila pembangunan tidak sesuai kesepakatan awal.

Langkah ini diharapkan dapat memastikan hak-hak konsumen perumahan terpenuhi, sekaligus mendorong pengembang bertanggung jawab terhadap kewajiban sosialnya.

"Kalau perumahan-perumahan yang belum ada PSU dan belum diserahkan sama pengembang, silakan laporkan kepada kami," ujar Menteri PKP yang akrab disapa Ara.

Baca Juga

Fokus ke Hunian Rakyat, 80 Persen Anggaran Kementerian PKP Dialokasikan untuk Bedah 400 Ribu Rumah Tidak Layak Huni

Ia menjelaskan, Kementerian PKP melalui direktorat jenderal terkait akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian dengan perjanjian.

"Ada hal-hal yang perlu dilaporkan kepada kami karena tadi misalnya di luar kesepakatan. Laporkan saja, karena kami punya tim yang kuat untuk menindaklanjuti," tegas Aea.

Imbauan ini datang di tengah rencana pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk sektor perumahan. Menurut Maruarar, Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan dana lebih dari Rp100 triliun untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, yang pengumumannya akan dilakukan dalam waktu dekat.

Dana tersebut akan diberikan kepada pengembang untuk mendorong percepatan pembangunan. Meski demikian, Maruarar mengingatkan agar para pengembang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memegang teguh tanggung jawab sosial.

"Pengembang itu pasti pengusaha mau cari untung, tapi juga harus punya tanggung jawab," ucapnya Ara.

Menteri PKP pun mengapresiasi pengembang yang transparan, mau berdialog dengan warga dan pemerintah setempat, serta terbuka terhadap masukan.

"Kalau pengembang itu berani bertemu dengan warganya, ngobrol, ketemu dengan Pak Camat juga, bagus, terbuka. Itu contoh yang baik," pungkasnya. (ant/rpi)