Terjerat Korupsi Satelit Kemhan, Leonardi Bantah Terlibat dalam Penunjukan Navayo

Jakarta, tvOnenews.com - Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi selaku tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan user terminal di Kementerian Pertahanan (Kemhan), menyatakan tidak terlibat dalam penunjukan Navayo International AG sebagai pihak ketiga dalam pengadaan barang dan jasa di proyek tersebut.

Hal ini secara resmi disampaikan langsung oleh kuasa hukum Leonardi, Rinto Maha, dari Kantor Hukum Lazzaro Law Firm.

"Penunjukan Navayo selaku pemenang adalah wewenang Pengguna Anggaran dan telah disampaikan akhir tahun 2015 pada rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo pada saat itu," ujar Rinto melalui keterangan tertulis kepada tvOnenews.com, Senin (28/7/2025).

Rinto menegaskan, kliennya kala itu menjabat sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan dan bertindak hanya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Menurutnya, Leonardi tidak memegang otoritas dalam pengambilan keputusan strategis proyek.

“Seluruh perencanaan, persetujuan alokasi anggaran, dan pengesahan kontrak berada pada otoritas Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),” sambungnya.

Kemudian, kata Rinto, Leonardi justru menunjukkan kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya. Pasalnya, Leonardi telah mengirimkan surat ke Navayo pada awal 2017 untuk menghentikan pengiriman karena struktur pelaksanaan proyek belum lengkap.

Baca Juga

Kasus Samin Tan Jadi Momentum Bersih-Bersih Tambang, Penegakan Hukum Didorong Tembus Aktor Kunci

Selain itu, Leonardi disebut telah menggagas adendum kontrak sebagai langkah administratif untuk mengoreksi pelaksanaan proyek.

Terkait dengan penunjukan Navayo, Rinto menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan penuh Pengguna Anggaran. Sebagaimana dijelaskan, penetapan Navayo bahkan telah dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo pada akhir 2015.

Lebih jauh, Rinto membantah klaim bahwa Leonardi menandatangani kontrak dengan Navayo sebelum adanya alokasi anggaran dari Kemhan.

“Leonardi hanya melaksanakan penandatanganan kontrak setelah DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) tersedia, yakni pada Oktober 2016, bukan 1 Juli 2016 pada saat anggaran belum ada,” katanya.

Kemudian, Rinto mengklaim tidak ada pembayaran satu sen pun kepada Navayo dan tidak terdapat kerugian negara yang bersifat aktual.

Kuasa Hukum dari tersangka Leonardi itu mempertanyakan dasar hukum Kejaksaan Agung dalam menetapkan Leonardi sebagai tersangka.

Ia menyebutkan bahwa Kejagung merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tertanggal 2 Agustus 2012.