Data KPK-Kemenhut Tak Sinkron! Ada Selisih 50.000 Ha Tambang Ilegal Tanpa Izin PPKH, Raja Juli: Data BPKP Juga Beda
Menhut Raja Juli Antoni menyampaikan akan koordinasi dengan KPK untuk membuat basis data tambang yang sinkron supaya penanganan tambang ilegal bisa lebih akurat.
Jumat, 25 Juli 2025 - 07:18 WIB
Sumber :
- Adinda Ratna Safira/tvOnenews
Sebelumnya, KPK telah menyerahkan hasil kajian tata kelola pertambangan kepada tujuh kementerian, termasuk Kemenhut.
Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam kesempatan terpisah mengungkapkan bahwa salah satu pola korupsi yang kerap ditemukan di sektor tambang berkaitan langsung dengan penyalahgunaan izin PPKH.
Ia memaparkan, terdapat sekitar 4.755 tambang berizin yang sudah tidak aktif, sementara 4.252 tambang dengan izin usaha pertambangan (IUP) masih beroperasi.
Upaya Kemenhut menggandeng KPK dalam menyelaraskan data tambang ilegal memang dirasa sangat darurat supaya menjadi pijakan awal untuk menindak tegas tambang-tambang bermasalah yang merusak lingkungan tanpa memberi kontribusi nyata bagi negara. (ant/rpi)
Load more