Dukung Asta Cita, Kadin dan Menko Pangan Satukan Langkah Wujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan

Jakarta, tvOnenews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Dialog Kadin bertema “Peran Swasta dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan” di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (18/07/2025).

Acara ini menjadi wadah diskusi strategis antara pelaku usaha, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat kolaborasi dalam menciptakan sistem pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mendukung agenda ketahanan pangan nasional yang menjadi fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.

“Dari Presiden Prabowo fokusnya adalah ke pangan, tapi Kadin bisa bekerja sama dengan Menko (Menteri Koordinator) Bidang Pangan dan jajarannya agar bisa menggerakkan perekonomian sampai ke daerah, bahkan ke kabupaten/kota. Karena tanpa ketahanan pangan, susah ada ketahanan ekonomi dan susah ada ketahanan nasional,” ujar Anin, sapaan akrabnya.

Anin menambahkan bahwa keterlibatan sektor swasta dalam bidang pangan merupakan bentuk transformasi peran Kadin dalam mendorong pembangunan yang lebih menyentuh sektor strategis rakyat.

“Yang paling penting semangat. Jadi Kadin kali ini bukan saja bicara mengenai industrialisasi industri berat, tapi juga pangan yang lebih berkelanjutan,” tandas Anin.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Pangan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya menyoroti potensi sektor pertanian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Mulyadi, semangat gotong royong dalam dunia pertanian masih menjadi kekuatan utama untuk mempercepat capaian ekonomi hingga 8 persen.

“Kita memajukan pangan Indonesia dengan semangat gotong royong. Para petani ingin maju, tapi tentunya kalau kita lari ke pertanian, ekonomi akan tercapai 8%. Karena di pertanian ini masih melibatkan gotong royong,” ungkap Mulyadi.

Menurut Mulyadi, yang dibutuhkan sektor pertanian bukanlah bantuan modal yang mahal, melainkan dukungan dalam bentuk bibit unggul, pupuk, dan pembinaan kelembagaan kelompok tani. Ia juga mengingatkan agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran.

“Pertanian tidak perlukan bantuan modal dengan harga setara HPP (Harga Pokok Penjualan) yang mahal. Kita jangan sampai uang negara banyak diberikan bantuan kepada kelompok tani tidak digunakan kepada anggotanya, anggotanya mesti sewa atau bahan yang mahal,” tegas Mulyadi.