Sri Mulyani Ungkap Bansos Sembako Sudah Tersalurkan Rp20,26 Triliun, 18,2 Juta KPM Sudah Menerima

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako telah mencapai Rp20,26 triliun hingga 9 Juli 2025. Jumlah tersebut disalurkan kepada sekitar 18,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Angka itu menunjukkan capaian sebesar 97,22 persen dari total target penerima sebanyak 18,8 juta KPM. Penyaluran bansos dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, khususnya pangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa bantuan ini kini diberikan dalam bentuk uang tunai, agar lebih fleksibel digunakan masyarakat untuk kebutuhan harian mereka.

"Bansos sembako kini disalurkan dalam bentuk uang tunai. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan bansos sebesar Rp200 ribu per bulan,” ujar Sri Mulyani melalui akun Instagram @smindrawati, Kamis (17/7/2025).

Ia menambahkan, pemerintah tetap konsisten dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bantuan ini diharapkan mampu membantu keluarga penerima memenuhi asupan nutrisi seperti beras, daging, buah, dan sayuran.

Penyaluran bansos sembako dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan. Dana tersebut kemudian disalurkan ke Kementerian Sosial dan didistribusikan kepada para penerima manfaat.

Distribusi bansos merujuk pada basis data terbaru pemerintah, yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang dirancang untuk meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial.

"Bansos sembako bukan hanya soal pemberian bantuan, tapi juga upaya APBN #UangKita dalam menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat. Semoga Bansos ini memberikan banyak manfaat bagi penerima dan membawa dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Sebagai informasi tambahan, hingga 31 Mei 2025, total belanja bansos yang telah disalurkan Kementerian Keuangan mencapai Rp48,8 triliun. Angka tersebut setara 32,6 persen dari total alokasi dalam APBN 2025.

Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi tersebut masih lebih rendah. Pada Mei 2024, belanja bansos tercatat mencapai Rp70,5 triliun atau sekitar 46,3 persen dari target tahunan.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa perlambatan penyaluran disebabkan oleh pola pencairan bantuan sosial yang dilakukan per triwulan. Ia memastikan bahwa proses percepatan akan dilakukan pada bulan Juni.

"Kami cek juga dengan Kemensos. Sisa penyaluran bantuan sosial berupa Kartu Sembako maupun Program Keluarga Harapan (PKH) triwulan II-2025 akan diselesaikan di Juni ini, jadi memang belum terekam di bulan Mei,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025 di Jakarta. (ant/rpi)