Menteri PU Minta Tambahan Anggaran Jumbo Rp139 Triliun, Untuk Apa Saja Naik Nyaris Dua Kali Lipat?

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengajukan tambahan anggaran dengan jumlah yang signifikan untuk tahun 2026.

Menteri PU Dody Hanggodo memohon persetujuan Komisi V DPR RI atas usulan anggaran sebesar Rp139,74 triliun.

Angka itu setara naik Rp68,88 triliun dibanding pagu tahun 2025 yang hanya sebesar Rp73,76 triliun.

Dody menyebut, sebagian besar anggaran akan digunakan untuk pelaksanaan program teknis di sektor infrastruktur, sisanya dialokasikan untuk dukungan manajemen.

Permintaan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

"Sebagian untuk program teknis Rp65,28 triliun dan sebagian untuk dukungan manajemen sekitar Rp3,6 triliun," ujar Dody.

Ia menjelaskan, fokus utama penggunaan anggaran berada pada program teknis. Beberapa di antaranya yaitu pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp4,92 triliun, penyelesaian kontrak tahun jamak (MYC) senilai Rp12,01 triliun, serta pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua sebesar Rp1,77 triliun.

Selain itu, alokasi besar juga dialokasikan untuk Program Sekolah Rakyat Tahap III senilai Rp10 triliun, operasi dan preservasi infrastruktur SDA serta jalan sebesar Rp6,03 triliun, program padat karya Rp3,98 triliun, serta mitigasi bencana darurat Rp0,55 triliun.

“Alokasi program teknis lainnya yakni pengadaan lahan termasuk untuk proyek Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan bendungan non PSN sebesar Rp2,49 triliun,” lanjutnya.

Anggaran juga akan digunakan untuk mendukung kegiatan teknis balai sebesar Rp3,51 triliun, program sertifikasi tenaga kerja konstruksi dari Politeknik PU senilai Rp0,01 triliun, program baru sebesar Rp17,62 triliun, serta PDN dan PLN Rp2,26 triliun.

Untuk kegiatan non-teknis atau dukungan manajemen, Dody menyebut Rp2,84 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai, sedangkan Rp0,76 triliun akan digunakan untuk belanja non-operasional.

"Untuk program dukungan manajemen, dari usulan tambahan anggaran tersebut akan digunakan sebesar Rp2,84 triliun untuk belanja pegawai dan Rp0,76 triliun untuk belanja nonoperasional," ujarnya.

Sementara itu, fokus belanja Kementerian PU pada tahun 2025 masih diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan jalan, irigasi pangan, air bersih, dan sanitasi.

Namun hingga 9 Juli 2025, realisasi anggaran masih tergolong rendah. Dody mengungkapkan bahwa serapan keuangan baru mencapai 33,85 persen, sedangkan realisasi fisik berada di angka 29,21 persen.

Ia mengakui bahwa rendahnya realisasi pada semester pertama disebabkan oleh dinamika politik anggaran yang terjadi di awal tahun. Kendati demikian, Dody tetap optimistis target realisasi anggaran hingga akhir tahun dapat tercapai.

"Kami optimis bisa mencapai realisasi keuangan dan fisik masing-masing sebesar 93 persen dan 90 persen pada Desember 2025," ucapnya.

Tak hanya untuk 2026, Dody juga telah mengajukan penambahan anggaran tahun berjalan menjadi Rp86,28 triliun. Namun, hingga kini usulan tersebut belum mendapatkan respons dari Kementerian Keuangan. (ant/rpi)