Aturan Co-Payment Asuransi Kesehatan Komersial Bikin Ribut, DPR Desak OJK Tak Tunda Dulu

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi XI DPR RI mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menunda penerapan skema co-payment dalam produk asuransi kesehatan komersial.

Hal ini disampaikan menyusul kekhawatiran terhadap kesiapan regulasi lanjutan serta dampak kebijakan terhadap masyarakat.

Skema co-payment merupakan sistem pembagian biaya antara peserta asuransi dan penyedia layanan, yang disebut dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 7 Tahun 2025.

DPR menilai, pemberlakuannya perlu dikaji lebih lanjut melalui peraturan turunan yang dibahas bersama parlemen.

Langkah ini diambil demi memastikan seluruh kebijakan asuransi kesehatan tidak merugikan masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap ekosistem keuangan nasional.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan dalam Rapat Kerja bersama OJK di Jakarta, Senin, bahwa pihaknya tetap mendukung upaya penguatan industri asuransi kesehatan.

Namun, ia meminta pelaksanaan co-payment ditunda hingga POJK yang mengaturnya dirampungkan melalui konsultasi dengan DPR.

“Kita masih ada waktu setengah tahun, sehingga pada waktu itu kita menganggap sudah cukup waktu kita untuk konsolidasi dari sisi kebijakan dan ke masyarakat,” kata Misbakhun, dikutip Senin (30/6/2025).

Sumber :

• ANTARA/HO-DPR RI

Ia juga menegaskan bahwa Komisi XI DPR menjalankan peran partisipatif dalam menyerap masukan dari berbagai pihak terkait penyusunan aturan tentang produk asuransi kesehatan.

“Ini dalam rangka ingin memberikan penguatan terhadap apa yang akan diputuskan oleh OJK,” tambah dia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, ketentuan yang dirancang oleh otoritas telah mencakup penguatan menyeluruh terhadap sistem asuransi kesehatan nasional.

Ia menyebut co-payment adalah bagian dari upaya untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan mendorong efisiensi layanan.

Mahendra menjelaskan bahwa kebijakan ini juga sejalan dengan penerapan Coordination of Benefit (CoB), yang mengatur pemegang polis yang juga terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Kesehatan.

Dari sisi kelembagaan, OJK juga telah menyiapkan aturan untuk fasilitas kesehatan dan perusahaan asuransi agar sistem berjalan terpadu.

Mahendra menilai masukan dari DPR akan membantu agar ekosistem asuransi ini lebih efektif saat diimplementasikan.

“Sebenarnya (SEOJK) mengatur berbagai hal ini. Tapi, bila dari Komisi XI DPR maksudnya adalah ekosistem tadi bisa efektif berjalan dan ada langkah-langkah mengundang pihak terkait dan bagian dari ekosistem, kami dapat memahami dan menyetujui,” ujar Mahendra.

Ia menambahkan, kebijakan ini mendesak untuk diterapkan, mengingat Indonesia tengah memasuki masa transisi demografi menuju masyarakat lansia (aging society), di mana jumlah pengguna layanan kesehatan terus meningkat, sementara jumlah penanggung justru menyusut.

“Jadi, makin lama kita menyelesaikan persoalan ini, makin besar semacam bom waktunya, sampai kita tidak punya kendali lagi. Jadi kita perlu betul-betul memanfaatkan waktu yang sempit tadi sehingga ekosistemnya kita perkuat betul,” tutur dia.

Sebagai informasi, OJK menjelaskan bahwa skema co-payment dirancang untuk menekan biaya medis yang terus meningkat agar tidak menimbulkan tekanan terhadap perekonomian.

Kebijakan ini juga diharapkan mampu menekan harga premi agar tetap terjangkau bagi masyarakat.

Dalam skema tersebut, peserta asuransi akan menanggung minimal 10% dari total biaya klaim, baik untuk rawat jalan maupun rawat inap.

Namun, OJK menetapkan batas maksimal nilai tanggungan, yakni Rp300 ribu untuk rawat jalan dan Rp3 juta untuk rawat inap per pengajuan klaim.

Aturan ini direncanakan berlaku mulai 1 Januari 2026, sementara untuk polis yang sudah berjalan, OJK memberi masa penyesuaian hingga 31 Desember 2026. (ant/rpi)