BPJPH Genjot Sertifikasi Halal UMK Daerah, Target Pasar Global Makin Terbuka!

Jakarta, tvOnenews.com – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di berbagai daerah untuk segera mengantongi sertifikat halal. Langkah ini dinilai penting demi memperkuat daya saing produk lokal di pasar nasional maupun global.

“UMK kita harus menjadi raja di negeri sendiri,” tegas Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, dalam keterangannya, Rabu (18/6). Ia menyebutkan, sertifikasi halal bukan sekadar label, tapi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan konsumen dan menembus pasar ekspor.

Menurut Haikal, tren halal saat ini telah menjadi fenomena global. Tak hanya menjadi kebutuhan kalangan Muslim, produk halal juga diasosiasikan dengan kualitas kesehatan, kebersihan, dan higienitas yang tinggi. "Halal sudah menjadi preferensi siapa saja dan memiliki fungsi ekonomi yang strategis," ujarnya.

Lebih dari itu, BPJPH mengajak para pelaku UMK untuk memanfaatkan sertifikasi halal sebagai pintu masuk ke pasar internasional. Banyak contoh sukses UMK yang setelah bersertifikat halal justru mampu memperluas jaringan penjualan, bahkan hingga ke mancanegara.

Namun Haikal mengingatkan, jika pelaku UMK lokal lambat bergerak, peluang besar ini bisa justru dimanfaatkan produk halal impor. “Kebutuhan produk halal domestik sangat besar. Jangan sampai justru dimasuki produk dari luar,” imbuhnya.

Dukungan DPR dan Pemda: CSR hingga Edukasi Halal

Baca Juga

Produk Impor AS Bebas Sertifikasi Halal ke Indonesia, DPR Sentil Pemerintah Regulasi Jangan Berat Sebelah

Dukungan terhadap program ini juga datang dari legislatif. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyatakan bahwa DPR terus mendorong percepatan sertifikasi halal, khususnya bagi UMK.

“Kami mengimbau perusahaan-perusahaan besar untuk ambil bagian melalui program CSR, agar UMK bisa mendapat sertifikasi halal gratis,” kata Wachid.

Langkah konkret telah dilakukan melalui kolaborasi BPJPH, Komisi VIII DPR RI, dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Salah satunya adalah edukasi massal tentang pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMK.

“Kami di daerah siap dorong UMK untuk naik kelas dan bersertifikat halal,” ujar Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris.

Transformasi Ekonomi Halal Dimulai dari Daerah

Mendorong UMK untuk halal bukan sekadar program teknis, melainkan strategi besar dalam membangun ekosistem ekonomi halal nasional yang kuat dan berkelanjutan. Dengan regulasi yang berpihak, kemudahan akses, dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia bisa menjadi kekuatan utama dalam industri halal dunia. (ant/nsp)