Zulhas Ubah Skema Penyaluran Beras Murah: Cegah Oplosan, Lewat Koperasi Desa

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah mengubah jalur distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar tidak lagi rawan dioplos dan dijual dengan harga tinggi di pasar.

Menteri Perdagangan yang juga Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan bahwa penyaluran beras SPHP kini akan dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat kanal distribusi pangan yang menyentuh langsung ke masyarakat, tanpa perantara yang berpotensi menyelewengkan harga.

“Selama ini kita taruh beras SPHP di pasar, lalu dioplos. Akhirnya rakyat dapatnya mahal. Sekarang langsung lewat koperasi desa,” tegas Zulhas, Selasa (17/6/2025).

Cegah Oplosan, Harga Beras Dijaga

Dengan perubahan ini, pemerintah berharap skema penyaluran beras SPHP akan lebih bersih, transparan, dan tepat sasaran. Zulhas menyebutkan bahwa Kopdeskel Merah Putih akan ikut aktif dalam operasi pasar—bukan hanya menjadi penerima distribusi biasa.

“Kita lakukan secara bisnis murni. Koperasi diberi plafon pinjaman, usahanya jelas—beras, minyak, gula—semua dibutuhkan rakyat. Pemerintah harus punya kaki,” ujar Zulhas.

Pernyataan itu menggarisbawahi niat pemerintah untuk tidak sekadar memberi subsidi, tapi membangun ekosistem logistik pangan yang berdaya tahan dan berkeadilan.

Target Distribusi 1,5 Juta Ton Hingga Akhir Tahun

Distribusi SPHP beras dibuka kembali oleh pemerintah mulai Juni ini. Hingga Desember 2025, ditargetkan maksimal 1,5 juta ton beras akan disalurkan ke masyarakat melalui berbagai kanal, termasuk koperasi.

Saat ini, realisasi distribusi sudah mencapai 181,1 ribu ton. Artinya, masih tersisa sekitar 1,318 juta ton yang dapat digelontorkan hingga akhir tahun. Namun, titik distribusi akan dipilih secara selektif untuk menjaga harga di tingkat petani tetap stabil.

80 Ribu Koperasi Jadi Kanal Logistik Pangan

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menilai kebijakan ini akan memperkuat daya jangkau logistik nasional.

“Bayangkan, saat 80 ribu koperasi beroperasi penuh, pemerintah punya saluran logistik pangan langsung ke masyarakat. Ini sangat bagus,” kata Ketut.

Ia menekankan bahwa koperasi dapat menjadi mitra strategis negara dalam menjaga harga pangan yang adil dan kompetitif, sekaligus menyokong ketahanan pangan dari hulu hingga hilir.

Kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut dari keputusan Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada Desember 2024, dan dipertegas kembali dalam Rakortas pada 12 Juni lalu. (nsp)