Bank Dunia Sebut 68,3% Warga Indonesia Miskin, Pemerintah Percaya Data BPS Lebih Relevan

Jakarta, tvOnenews.com - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi mengklaim bahwa pemerintah lebih mempercayai garis kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ketimbang Bank Dunia. 

Pasalnya, data garis kemiskinan yang dirilis oleh BPS lebih mencerminkan kondisi nasional Indonesia.

“Meski angka Bank Dunia berharga untuk analisis global, Pemerintah Indonesia menyatakan tingkat kemiskinan nasional resmi yang diukur oleh BPS tetap menjadi referensi yang paling relevan untuk penyusunan kebijakan nasional,” kata Dedek dikutip Selasa (17/6/2025).

Dedek menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan oleh BPS diperoleh dari pendekatan yang memperhitungkan pola konsumsi lokal, variasi harga regional, dan realitas sosial-ekonomi. 

Aspek-aspek tersebut dianggap lebih merefleksikan kondisi perekonomian nasional dan bisa mewakili kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia.

Pemerintah Indonesia akan tetap menggunakan garis kemiskinan oleh BPS sebagai rujukan dalam menyusun kebijakan.

“Seperti yang telah disampaikan BPS, perbedaan garis kemiskinan nasional dan internasional berasal dari perbedaan tujuan keduanya: garis kemiskinan internasional berperan sebagai tolok ukur global, sedangkan garis kemiskinan nasional menyesuaikan dengan relevansi kebijakan domestik,” ujar Dedek.

Pemerintah Indonesia pun akan berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan. Yakni dengan berinvestasi terhadap pendidikan, kesehatan, dan nutrisi, utamanya melalui program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Pendekatan ini menggarisbawahi keyakinan Presiden Prabowo bahwa pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan harus dimulai dari pembangunan modal manusia, bukan hanya dukungan jangka pendek,” katanya.

“Yang penting bukan angkanya, tetapi memastikan bahwa setiap orang, termasuk anak-anak, memiliki alat untuk berkembang,” sambung Dedek.

Sebelumnya, Bank Dunia menyatakan garis kemiskinan (GK) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) lebih relevan untuk mengukur tingkat kemiskinan nasional Indonesia maupun menjadi acuan pengambilan kebijakan suatu negara.

Sementara data yang dirilis Bank Dunia merupakan pengukuran internasional yang bertujuan untuk menjadi tolok ukur dalam memantau kondisi kemiskinan global serta membandingkan kondisi kemiskinan satu negara dengan negara lainnya.

Perbedaan itu pun bersifat intensional. Bank Dunia sengaja menggunakan pendekatan pengukuran yang berbeda dengan pendekatan pemerintah tiap negara, mengingat perbedaan tujuan dari kedua pengukuran. 

Data terbaru Bank Dunia menunjukkan bahwa 68,3 persen penduduk Indonesia berada di bawah standar kemiskinan negara berpendapatan menengah atas pada 2024. Sedangkan menurut data BPS, tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57 persen.
(ant/nba)