Bank Dunia Vs BPS soal Data Kemiskinan RI, Istana Bilang Ini yang Paling Relevan dan Pantas Jadi Rujukan

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah buka suara menanggapi perbedaan data kemiskinan versi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia.

Hal ini disampaikan menyusul laporan terbaru Bank Dunia yang memuat data bahwa mayoritas penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan internasional.

Perbedaan metode pengukuran antara lembaga internasional dan lembaga nasional menjadi sorotan utama.

Laporan Bank Dunia yang dirilis baru-baru ini mencatat bahwa 68,3 persen penduduk Indonesia hidup di bawah standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas pada 2024.

Namun, BPS mencatat angka kemiskinan nasional per September 2024 berada pada level 8,57 persen.

Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menilai, pendekatan domestik yang digunakan BPS lebih sesuai sebagai dasar dalam merancang kebijakan yang relevan bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Pemerintah, angka kemiskinan nasional dari BPS lebih mencerminkan realitas sosial-ekonomi karena mempertimbangkan pola konsumsi masyarakat, harga barang di berbagai daerah, serta kebutuhan hidup warga secara nyata.

“Meski angka Bank Dunia berharga untuk analisis global, Pemerintah Indonesia menyatakan tingkat kemiskinan nasional resmi yang diukur oleh BPS tetap menjadi referensi yang paling relevan untuk penyusunan kebijakan nasional,” kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (16/6/2025).

Dedek menjelaskan bahwa metode BPS menggunakan pendekatan yang menyesuaikan dengan konsumsi lokal, perbedaan harga antarwilayah, serta kondisi sosial masyarakat.

Oleh karena itu, angka yang dihasilkan dinilai lebih merefleksikan situasi ekonomi nasional dan kebutuhan masyarakat.

Atas dasar itu, Pemerintah akan terus menggunakan garis kemiskinan versi BPS sebagai acuan utama dalam menyusun strategi kebijakan sosial dan ekonomi.

“Seperti yang telah disampaikan BPS, perbedaan garis kemiskinan nasional dan internasional berasal dari perbedaan tujuan keduanya: garis kemiskinan internasional berperan sebagai tolok ukur global, sedangkan garis kemiskinan nasional menyesuaikan dengan relevansi kebijakan domestik,” ujar Dedek.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Melalui kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, strategi belanja negara dialihkan ke penguatan pembangunan sumber daya manusia, sementara pembangunan infrastruktur tetap berjalan dengan dukungan dari sektor swasta. Dedek menyebut langkah ini ditujukan untuk memastikan kesejahteraan seluruh rakyat.