Indonesia Bentuk 80 Ribu Koperasi Desa: Inisiatif Berani dengan Tantangan Tata Kelola

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia mencatatkan langkah bersejarah dalam pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan 79.740 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Targetnya adalah mencapai 80 ribu unit koperasi aktif sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis desa.

Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menyebut inisiatif ini sebagai pencapaian yang belum pernah dilakukan negara lain. Ia menyampaikan bahwa meskipun langkah ini menuai keraguan dari sebagian pihak, pemerintah tetap optimistis bahwa program tersebut dapat memberikan dampak positif.

"Ini merupakan sejarah baru di dunia. Belum pernah ada negara yang secara serentak membentuk 80 ribu koperasi desa. Namun kami menyadari ada tantangan berupa rasa takut, kecurigaan, dan keraguan terhadap efektivitas program ini," ujar Budi Arie dalam diskusi di kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (12/6/2025).

Menurutnya, program ini menuntut keberanian untuk memulai meskipun kesiapan sumber daya manusia masih terbatas. "Kalau menunggu semuanya siap, tidak akan pernah terlaksana," tambahnya.

Alokasi Dana dan Tantangan Pengawasan

Setiap unit Kopdes Merah Putih diproyeksikan mengelola anggaran hingga Rp 5 miliar, yang dapat bersumber dari APBN, APBD, maupun dukungan pembiayaan lainnya. Dengan jumlah tersebut, total potensi perputaran dana secara nasional dapat mencapai hampir Rp 400 triliun.

Besarnya alokasi anggaran ini turut menjadi perhatian Ombudsman RI. Anggota Ombudsman, Dadan Suharmawijaya, mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat agar program tidak menimbulkan praktik maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang.

"Kami berharap program ini tidak menjadi sumber pengaduan karena salah kelola atau potensi korupsi di tingkat internal koperasi. Pengelolaan anggaran desa harus dilakukan secara akuntabel dan transparan," ujarnya.

Prospek dan Tantangan Implementasi

Pemerintah meyakini Kopdes Merah Putih akan berkontribusi signifikan dalam penurunan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Meski demikian, tantangan implementasi seperti kesiapan manajemen koperasi, literasi keuangan, serta harmonisasi regulasi menjadi hal yang harus segera diatasi.

Budi Arie mengakui bahwa inisiatif ini memerlukan keberanian dan pendekatan bertahap. "Tidak ada referensi global untuk program sebesar ini, sehingga pendekatan adaptif dan penguatan kapasitas lokal akan sangat menentukan," tegasnya.