SD-SMP Swasta Wajib Gratis, Wamendikdasmen Pastikan Tak Pakai Anggaran MBG

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat mengungkapkan pemerintah butuh anggaran besar untuk menggratiskan sekolah swasta.

Hal ini untuk menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemerintah memggratiskan SD dan SMP negeri dan swasta.

Kendati demikian, Atip memastikan anggaran yang digunakan untuk menjalankan putusan MK tidak akan memakai anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Oh enggak, untuk MBG mah ke BGN (Badan Gizi Nasional) aja,” tegas Atip di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (3/6/2025).

Dia menuturkan saat ini pihaknya sedang menghitung berapa besaran anggaran yang dibutuhkan agar bisa mensubsidi SD dan SMP swasta. Menurutnya, total anggaran yang dibutuhkan sangat banyak.

“Kita sedang menghitung, kan banyak sekali ini, tunggu ya. Kan ini hitungannya besar, jadi enggak bisa cepat. Nanti kalau perhitungannya tidak akurat, kan anggaran juga enggak. Jadi kita sedang menghitung secara akurat,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR Maria Yohana Esti Wijayanti meminta pemerintah menggratiskan sekolah swasta di wilayah tertinggal dan kawasan perkotaan padat penduduk yang memang kekurangan sekolah negeri.

Tak hanya itu, dia juga meminta pemerintah mulai menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan keputusan MK.

“Yang perlu dihitung adalah berapa anggaran yang dibutuhkan. Termasuk sekolah-sekolah swasta yang perlu diperhitungkan anggaran untuk operasionalnya seperti gaji guru, tenaga kependidikan, fasilitas, dan sebagainya,” kata Esti kepada media, Rabu (28/5/2025).

“Khususnya sekolah swasta yang menampung banyak masyarakat kurang mampu, sekolah swasta di daerah 3T, dan lain-lain,” lanjut Esti.

Politisi PDIP ini mengatakan perencanaan anggaran yang matang perlu dilakukan agar kebijakan baru nantinya tetap mengutamakan kualitas pendidikan.

“Ini saatnya Pemerintah meninjau kembali struktur anggaran. Realokasi anggaran pendidikan yang 20 persen dari APBN, agar penggunaannya tepat dan sesuai regulasi yang ada,” tandas Esti. (saa/rpi)