Diskon Listrik 50% Batal! Sri Mulyani Umumkan Tak Masuk Paket Stimulus Ekonomi Pemerintah, Padahal PLN Sudah Siap

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah resmi membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik 50% yang sebelumnya dijadwalkan berlaku pada Juni-Juli 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa rencana diskon listrik tersebut diganti dengan program bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp300 ribu.

BSU ini akan diberikan kepada 17,3 juta pekerja dan buruh dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan.

Pergeseran kebijakan dilakukan untuk memastikan stimulus ekonomi tersalurkan dengan lebih cepat dan tepat sasaran.

Menkeu menyebut, diskon tarif listrik dinilai kurang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam waktu singkat.

“Untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau kita tujuannya Juni-Juli kita memutuskan tidak bisa dijalankan. Dan itu digantikan dengan bantuan subsidi upah (BSU),” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Ia menegaskan bahwa data penerima bantuan kali ini telah diperbarui. Penyaringan dilakukan agar BSU benar-benar diterima oleh pekerja yang berhak, khususnya yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta.

“Sekarang data dari BPJS Ketenagakerjaan sudah bersih, jadi untuk betul-betul pekerja yang di bawah Rp3,5 juta, dan sudah siap maka kita memutuskan dengan kesiapan data, dan kecepatan program kita menargetkan untuk BSU,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu mengungkap bahwa Presiden menetapkan lima kelompok kebijakan stimulus ekonomi yang menyasar transportasi, bantuan sosial, bantuan subsidi upah (BSU), dan insentif tol yang total nilainya mencapai Rp24,44 Triliun.

Padahal, sebelumnya pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyampaikan bahwa ada enam jenis insentif ekonomi yang akan digulirkan pada pertengahan tahun ini.

Salah satunya adalah diskon tarif listrik 50% bagi 79,3 juta pelanggan rumah tangga berdaya di bawah 1.300 VA.

“Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal ke-2. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi,” ujar Airlangga.

Selain itu, PT PLN (Persero) sebelumnya menyatakan kesiapannya dalam menjalankan program diskon listrik tersebut. Diskon tarif semula direncanakan akan berlaku mulai 5 Juni 2025.

"Kami siap menjalankan apapun arahan dari pemerintah," ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Senin (2/6/2025).

Dengan batalnya program diskon listrik ini, pemerintah tampaknya lebih mengandalkan kecepatan penyaluran dan ketepatan sasaran melalui BSU sebagai instrumen dorongan konsumsi. (rpi)