Ojol Ancam Offbid Akhir Mei! Tuntutan Potongan Maksimal 10% dan Ketimpangan Pendapatan Makin Membara

Jakarta, tvonenews.com — Gelombang tekanan dari para pengemudi ojek online (ojol) kian deras menghantam pemerintah dan perusahaan aplikator.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi V DPR RI pada hari Rabu (21/5/2025), suara lantang para mitra driver menyeruak: mereka menuntut pemotongan pendapatan oleh aplikator dibatasi maksimal 10 persen.

Tak main-main, para pengemudi mengancam akan melakukan aksi offbid nasional pada akhir Mei 2025 jika tuntutan tersebut kembali diabaikan.

Potongan Mencekik: Kami Cuma Minta 10%, Bukan Sedekah

Dalam forum yang dihadiri puluhan asosiasi pengemudi online, para driver menyampaikan fakta mencengangkan: potongan dari aplikator saat ini bisa mencapai hampir 50%. 

“Kami hanya minta hak kami sendiri. Aplikator ambil 10%, kami sisanya. Adil,” ujar Igun, perwakilan pengemudi roda dua.

Baca Juga

Kemenhub Lakukan Perombakan Jabatan Upaya Ciptakan Pemerintahan yang Profesional

Kondisi ini telah berlangsung bertahun-tahun. Para pengemudi mengaku tak lagi menikmati penghasilan yang layak, meski beban operasional terus meningkat. 

“Setiap hari kami narik, tapi sering kali pulang hanya bawa lelah,” tegas Igun.

Ketimpangan Mencekam: Driver Ojol Tewas karena Kelaparan

Ironi besar mengemuka. Saat perusahaan aplikator bisa mengalami kerugian Rp188 miliar dalam satu hari akibat aksi offbid, para driver justru bergelut dengan kemiskinan.

“Saya minta maaf, tapi yang mati karena kelaparan itu hanya driver ojol,” ujar Adian, salah satu perwakilan pengemudi, dengan suara bergetar. 

“Ini bukan soal protes, ini soal hidup dan mati.”

Data dari Institute for Demographic and Preventive Studies (IDES) bahkan menunjukkan bahwa transaksi harian ojol bisa menyentuh ratusan miliar rupiah. Namun sebagian besar keuntungan tidak dirasakan oleh mitra driver.

Kemenhub Dikritik: Empat Permenhub, Nol Perlindungan

Ketidakpuasan terhadap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencuat tajam dalam rapat. Para pengemudi menganggap Kemenhub gagal menjalankan fungsinya sebagai regulator.

“Empat Permenhub dikeluarkan, tapi implementasinya nol besar,” tegas Aris dari Forum Komunikasi Pengemudi Online (FKPO). Bahkan, banyak pengemudi lebih menaruh harapan pada Kementerian Tenaga Kerja yang dinilai lebih responsif.

Tak sedikit yang mendesak agar DPR memanggil pejabat Kemenhub lama—yang dinilai lebih memahami akar masalah. “Jangan selalu dijawab 'saya pelajari dulu',” ujar Iksan dari PDUI.

Ultimatum: Offbid Nasional Jika Mei Berakhir Tanpa Kepastian

Ancaman bukan lagi isapan jempol. Aksi offbid massal, di mana pengemudi mematikan aplikasi dan berhenti menerima order, sudah disiapkan sebagai langkah lanjutan. “Jika akhir Mei belum ada keputusan soal 10%, kami siap lumpuhkan sistem,” tegas perwakilan pengemudi lainnya.

Komisi V DPR RI sendiri menyatakan telah menerima mandat untuk mendorong pembentukan Undang-Undang Angkutan Online, namun pengemudi ingin hasil konkret, bukan sekadar janji legislatif.

Akankah Negara Mendengar?

Di tengah sorotan publik dan tekanan ekonomi yang makin berat, para driver ojol tak lagi bersuara lirih. Mereka menuntut keadilan yang selama ini absen di antara algoritma, diskon pengguna, dan laba aplikator.

“Ini bukan soal tarif, ini soal martabat,” tutup Adi, mewakili jutaan pengemudi di seluruh Indonesia yang bergantung hidup pada aplikasi, tapi merasa ditinggalkan oleh sistem. (nsp)