APBN 2026 Disiapkan Ketat, Sri Mulyani Tegaskan Efisiensi Jadi Arah Utama Fiskal

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan berlandaskan pada prinsip efisiensi anggaran dan penguatan kualitas belanja. 

Komitmen ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III, saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, yang menjadi fondasi awal penyusunan RAPBN tahun mendatang.

Menurut Sri Mulyani, efisiensi bukan semata soal penghematan, melainkan strategi untuk mengarahkan belanja negara agar lebih berdampak nyata kepada masyarakat. Evaluasi kinerja kementerian dan lembaga sepanjang 2025 menjadi faktor utama dalam menentukan pagu anggaran ke depan.

"Pasti dilakukan. Efisiensi akan tetap menjadi instrumen utama dalam pengelolaan fiskal. Setiap anggaran harus dihitung berdasarkan dampaknya, bukan hanya jumlahnya," tegas Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (20/5/2025).

Fokus pada Belanja Berkualitas dan Dampak Ekonomi Nyata

Kementerian Keuangan menetapkan bahwa belanja negara pada tahun 2026 akan dialokasikan di kisaran 14,19% hingga 14,75% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kebijakan ini mencerminkan upaya penguatan disiplin fiskal sekaligus memastikan bahwa alokasi anggaran menjangkau sektor-sektor produktif yang memiliki efek berganda bagi perekonomian.

Selain itu, pemerintah akan memperbaiki sinergi antara kebijakan pusat dan daerah untuk mendorong kualitas belanja daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat pencapaian kemandirian fiskal daerah. Langkah-langkah ini dinilai penting guna menghadirkan pembangunan yang lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Delapan Fokus Strategis, Menjawab Agenda Pemerintahan Baru

Dalam dokumen KEM-PPKF 2026, pemerintah menggarisbawahi delapan strategi pembangunan prioritas yang akan menjadi fondasi penyusunan anggaran tahun depan. Strategi tersebut selaras dengan visi pemerintahan baru dan arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Kedelapan fokus tersebut meliputi:

1. Ketahanan pangan nasional, guna menjamin akses dan stabilitas harga pangan.

2. Ketahanan energi, melalui penguatan infrastruktur dan energi terbarukan.

3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai upaya menurunkan stunting dan meningkatkan kualitas SDM.

4. Pendidikan berkualitas, yang inklusif dan berorientasi pada keterampilan masa depan.

5. Layanan kesehatan yang merata dan terjangkau, untuk memperluas cakupan jaminan kesehatan.

6. Penguatan desa, koperasi, dan UMKM, sebagai motor ekonomi kerakyatan.

7. Pertahanan semesta, untuk mendukung stabilitas nasional di tengah dinamika geopolitik global.

8. Akselerasi investasi dan perdagangan global, sebagai pendorong pertumbuhan dan daya saing ekonomi nasional.