ASDP Tegaskan Komitmen Dukung Penegakan Hukum, Hadiri Pemeriksaan KPK Terkait Akuisisi Masa Lalu

Jakarta, tvOnenews.com – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan ini disampaikan setelah kehadiran Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, dalam pemeriksaan KPK pada Rabu (14/5/2025) di Gedung Merah Putih, Jakarta.

Kehadiran tersebut merupakan panggilan kedua dari KPK, dengan agenda pemeriksaan sebagai saksi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara pada periode sebelumnya.

“Partisipasi kami dalam proses hukum ini adalah bentuk nyata dari komitmen manajemen ASDP untuk kooperatif dan mendukung penuh langkah penegakan hukum,” ujar Shelvy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (15/5).

Shelvy menambahkan, ASDP saat ini terus memperkuat prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dengan menempatkan integritas, akuntabilitas, dan transparansi sebagai landasan utama dalam seluruh kegiatan usaha.

“Kami percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah fondasi penting dalam membangun BUMN yang kredibel,” tegasnya.

Komitmen ASDP terhadap kepatuhan hukum turut tercermin dalam perolehan penghargaan “Notable Enterprise in Regulatory Compliance (Gold)” di sektor transportasi penumpang dari Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2025 yang digelar oleh Hukumonline, Jumat (9/5/2025).

Penghargaan ini disebut sebagai bentuk pengakuan atas upaya ASDP menempatkan kepatuhan sebagai pilar strategis dalam keberlanjutan bisnis dan pelayanan publik.

Menurut Shelvy, kepatuhan terhadap regulasi bukan semata kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab korporasi dalam menciptakan ekosistem transportasi yang aman, tertib, dan terpercaya.

“ASDP berkomitmen untuk terus adaptif terhadap dinamika regulasi dan menjaga kualitas tata kelola yang sesuai hukum,” pungkasnya.

ASDP memastikan bahwa seluruh operasional dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal, sejalan dengan upaya transformasi dan peningkatan kualitas layanan transportasi publik nasional. (nsp)