Panasonic PHK Massal, 8.000 Buruh Indonesia Terancam Kehilangan Pekerjaan, KSPI Minta Pemerintah Bertindak Cepat

Jakarta, tvOnenews.com - Panasonic Holdings mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10.000 karyawannya secara global. 

Di mana separuh di antaranya akan dilakukan di Jepang, sisanya di luar negeri. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan kekhawatiran atas dampak kebijakan ini terhadap buruh Panasonic di Indonesia. 

“Sampai saat ini memang belum ada pengumuman resmi mengenai PHK di Indonesia. Namun, kita tidak bisa menutup kemungkinan akan adanya PHK, terutama bagi pekerja kontrak dan sebagian kecil pekerja tetap,” kata Iqbal dalam keterangannya, Senin (12/5/2025).

Iqbal mengungkap saat ini ada sekitar 7.000 hingga 8.000 pekerja Panasonic di Indonesia yang tersebar di tujuh pabrik. Yakni dua di Jakarta, dua di Bekasi, satu di Bogor, satu di Pasuruan, dan satu di Batam.

“Buruh Panasonic di Indonesia saat ini diliputi kekhawatiran. Jangan sampai kebijakan PHK global dijadikan alasan untuk melakukan PHK massal di Indonesia, apalagi terhadap pekerja yang statusnya kontrak atau outsourcing. Pemerintah harus segera bertindak, jangan menunggu gejolak,” tegas Iqbal. 

KSPI dan Partai Buruh mendesak Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah turun tangan. Langkah antisipasi dinilai perlu segera dilakukan, termasuk membuka dialog dengan manajemen Panasonic dan serikat pekerja.

Baca Juga

PKS Konsisten Tolak UU Cipta Kerja, Desak Revisi UU Ketenagakerjaan Pro Buruh

Menurut Iqbal, pelibatan serikat pekerja menjadi penting agar proses efisiensi tidak menimbulkan PHK sepihak. 

“Kita minta ada audit dan pengawasan ketat, serta jaminan bahwa buruh tidak menjadi korban dari keputusan bisnis global,” kata Iqbal. 

Sebelumnya, Panasonic Holdings menyampaikan PHK dilakukan sebagai bagian dari reformasi manajemen.

Perusahaan asal Jepang ini memperkirakan biaya restrukturisasi mencapai 130 miliar yen atau sekitar 896,06 juta dollar AS (Rp 14 triliun) dalam tahun fiskal berjalan. 

Pengurangan karyawan difokuskan pada perusahaan-perusahaan konsolidasi, khususnya di divisi penjualan dan administrasi (back-office). (nba)