Panas Dugaan Manipulasi Keuangan PLN Rp18 Triliun, Begini Bantahan Perusahan Listrik Negara soal Tudingan ETOS

Jakarta, tvOnenews.com - PT PLN (Persero) angkat bicara terkait tuduhan manipulasi laporan keuangan senilai Rp18 triliun yang sebelumnya dilayangkan oleh ETOS Indonesia Institute.

Klarifikasi tersebut disampaikan langsung oleh Vice President Accounting PLN, Nurasnidah, dalam dialog terbuka bersama Direktur Eksekutif ETOS Indonesia, Iskandarsyah, di kanal YouTube Refly Harun, Senin (28/4/2025).

Nurasnidah menegaskan, angka Rp18 triliun yang dipermasalahkan ETOS bukanlah dana yang hilang atau tak tercatat, melainkan merupakan selisih akumulatif dari pencatatan aset dan pembayaran investasi selama tiga tahun terakhir.

Ia menyebut bahwa selisih tersebut sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan dan tercatat dalam laporan keuangan perusahaan.

“Terkait dengan angka Rp18 triliun, dapat kami sampaikan secara ringkas. Kami apresiasi terhadap, Pak Iskandar (ETOS). Kami tidak menyalahkan, tetapi posisi di sini, di mana angka Rp18 T itu adalah selisih akumulasi tiga tahun antara kas yang dikeluarkan untuk investasi, ya, dengan aset yang kita catat di laporan keuangan," ujar Nurasnidah, dikutip Selasa (29/4/2025).

Sumber :

• YouTube Refly Harun

Menurutnya, pertanyaan publik soal “ke mana larinya” uang Rp18 triliun bisa dijelaskan melalui mekanisme pencatatan akuntansi aset dan utang.

Dana tersebut, kata dia, merupakan pembayaran atas aset investasi dari tahun-tahun sebelumnya yang sudah lebih dulu dicatatkan dalam laporan keuangan.

"Semua transaksi, setiap ada pengeluaran, pasti dicatat di PLN, begitu. Dan selisih itu merupakan pembayaran terhadap utang investasi tahun-tahun sebelumnya," imbuhnya.

Secara rinci, ia memaparkan bahwa pengeluaran pada tahun 2021 merupakan pembayaran atas perolehan aset tahun 2020 yang telah dicatat saat diterima.

Hal serupa terjadi pada 2022 dan 2023 yang masing-masing digunakan untuk membayar kewajiban investasi dari tahun sebelumnya.

“Jadi tahun 2020 itu—2021 adalah yang sekitar 8 (triliun rupiah), ya, kalau nggak salah, kalau nggak salah delapan—itu adalah, pengeluaran perolehan aset tahun 2020. Yang tahun 2022 adalah pembayaran untuk perolehan aset tahun 2021, dan untuk tahun 2023 adalah utang perolehan aset tahun 2022. Secara prinsip seperti itu,” kata Nurasnidah.

“Jadi secara prinsip tidak ada manipulasi data, dan menurut kami tuduhan itu tidak berdasar ya, jadi tidak ada manipulasi sama sekali terhadap laporan keuangan,” tambahnya.

Ia menegaskan, dalam prinsip akuntansi, aset langsung dicatat begitu diterima meski belum dibayar. Dalam sistem pembukuan PLN, aset yang belum dibayar akan diimbangi dengan pencatatan sebagai utang. Karena itu, tidak ada kejanggalan dalam pencatatan selisih tersebut.

“Jadi prinsipnya begini, aset itu kita peroleh, iya. Prinsipnya begitu kita terima, itu kita langsung catat sebagai aset, karena belum kita bayar tapi sudah kita peroleh, artinya sudah transfer dari pihak ketiga ke kita, kita catat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nurasnidah menyebut bahwa seluruh aset yang dipermasalahkan masih tercatat dan dapat dilacak dalam laporan keuangan PLN.

Ia juga menyampaikan, pemahaman mengenai aset harus mempertimbangkan jenis-jenis aset jangka panjang yang dimiliki perusahaan seperti pembangkit, transmisi, distribusi, hingga aset pendukung.

"Masih tetap dicatatkan. Dan masih bisa dilihat. Ya, masih dicatat."

Sebelumnya, Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Iskandarsyah menyampaikan tudingan serius bahwa PLN melakukan praktik manipulasi laporan keuangan selama 2021-2023 yang mengakibatkan potensi kerugian negara hingga Rp18 triliun.

Dalam forum yang sama, di hadapan Refly Harun dan Nurasnidah, Iskandarsyah menegaskan bahwa tudingan tersebut bukan tanpa dasar, melainkan hasil penyelidikan komprehensif tim internal ETOS.

Meski Iskandarsyah belum bisa menyampaikan rincian tuduhan ETOS, tetapi ia berjanji akan menyampaikan ke publik secara terbuka terkait temuan tim-nya tersebut.

"Semua yang saya sampaikan (sebelumnya) yang ada di berita itu benar. Apabila ini sampai ke ranah hukum untuk mempresentasikan maka tim independen kita siap untuk mempresentasikan," tegas Iskandarsyah. (rpi)