Program Tiga Juta Rumah Berjalan 2026, Fahri Hamzah: Sekarang Masih APBN Era Jokowi

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah menyatakan pembangunan program tiga juta rumah akan terlaksana pada tahun 2026. Ternyata hal ini bukan tanpa alasan. 

Saat Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan, di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/4/2025), Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berlaku saat ini masih menggunakan eranya Presiden Jokowi.

Sementara itu APBN masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan dijelaskan saat pidato nota keuangan, pada 16 Agustus 2025.

“APBN yang berlaku sekarang adalah masih APBN yang disahkan di jamannya Pak Jokowi. APBN di jaman Pak Prabowo nanti akan disahkan atau dimulai dibahas pada proposal anggaran 16 Agustus 2025 tahun ini. Itu APBN 2026,” kata Fahri Hamzah.

Lebih lanjut Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah menunggu penjabaran Presiden Prabowo pada Agustus 2025. Sehingga pada tahun 2026 nantinya, pembangunan tiga juta rumah dapat terlaksana.

“Jadi kita menunggu bahwa mudah-mudahan di pidato anggaran 16 Agustus nanti Bapak Presiden sudah bisa menjabarkan seluruh rencana kita di tahun 2026. Sehingga di 2026 itu seluruh rencana dan janji Bapak Presiden itu sudah bisa dieksekusi secara masing-masing,” tegas Fahri Hamzah.

Kemudian Fahri Hamzah meminta kepada kepala daerah untuk menyiapkan sistem perumahan di daerahnya masing-masing untuk menjalankan program ini.

“Karena itulah kemudian ini ada waktu bagi semua pihak ya terutama teman-teman di daerah untuk menyiapkan bagaimana mengabsorpsi anggaran yang begitu besar yang akan disiapkan oleh pemerintah nanti,” tuturnya.

Untuk diketahui, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah meminta kepada para kepala daerah untuk mempersiapkan sistem perumahan di daerahnya. Hal ini guna merealisasikan pembangunan tiga juta rumah.

“Yang saya tadi bilang, bahwa teman-teman Kepala Daerah harus memikirkan efek daripada kebijakan Kepala Daerah. Dan tolong disiapkan sistemnya. Karena uangnya ada,” kata Fahri Hamzah.

Lebih lanjut Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa permintaan persiapan sistem ini dikarenakan pemerintah pusat yang akan menyiapkan uangnya.