Prabowo Bongkar Jurus Baru: Negosiasi Tarif AS Tanpa Anak Emas, Bentuk 3 Satgas Ekonomi!

Jakarta, tvOnenews.com – Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai menunjukkan arah kebijakan ekonominya.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal pesan khusus dari Prabowo terkait negosiasi tarif impor dengan Amerika Serikat (AS). Pesan itu disampaikan setelah Airlangga melaporkan hasil diplomasi dagang Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Prabowo memberikan arahan tegas: Indonesia harus menawarkan solusi perdagangan yang adil dan saling menguntungkan (win-win solution), tanpa memperlakukan AS sebagai negara anak emas.

"Presiden arahkan apa yang kita tawarkan adalah win-win solution dan kita tidak bedakan satu negara dengan negara lain," ujar Airlangga.

Indonesia Tak Mau Kalah di Negosiasi Dagang

Dalam kunjungannya ke Washington DC, Airlangga memimpin delegasi Indonesia bertemu US Trade Representative (USTR), US Treasury, US Secretary of Commerce, hingga raksasa bisnis seperti Amazon, Boeing, Microsoft, dan Google.

Proposal dagang Indonesia, yang dikirim pada 7 dan 9 April 2025, mendapat apresiasi karena isinya dinilai komprehensif. Airlangga menyebut Indonesia fokus membuka hambatan non-tarif (non-tariff barrier) dan menyeimbangkan neraca dagang.

Saat ini, neraca perdagangan Indonesia-AS masih defisit sekitar US$ 19 miliar. Target Prabowo adalah membalik posisi itu menjadi kelebihan ekspor sebesar US$ 19,5 miliar melalui perdagangan langsung dan proyek investasi baru.

"Jual beli langsung US$ 19,5 miliar plus proyek dari AS," kata Airlangga.

Indonesia juga mendesak AS untuk memperlakukan tarif ekspor RI secara adil, setara dengan negara lain seperti Vietnam dan Bangladesh. Langkah ini untuk menciptakan equal level playing field dalam perdagangan global.

Prabowo Bentuk 3 Satgas Ekonomi: Taktik Besar Lawan Krisis Global

Tak hanya berhenti di negosiasi dagang, Prabowo Subianto juga membentuk tiga Satuan Tugas (Satgas) khusus di bidang ekonomi:

• Satgas Negosiasi Tarif AS: Mendorong percepatan hasil negosiasi dengan Washington.

• Satgas Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK: Meningkatkan lapangan kerja di tengah ancaman PHK massal.

• Satgas Deregulasi Kebijakan: Membuka jalan untuk investasi asing dan mempercepat perizinan berusaha.

"Tentu ini berkaitan dengan peningkatan iklim investasi dan percepatan perizinan," jelas Airlangga.