Prabowo Hadiri May Day! 1,2 Juta Buruh akan Turun ke Jalan, Monas bakal Diserbu 200 Ribu Massa: Ini 6 Tuntutan Pekerja

Jakarta, tvOnenews.com - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 akan menjadi momentum bersejarah bagi dunia perburuhan di Indonesia.

Untuk pertama kalinya sejak era Presiden Soekarno, kepala negara akan hadir langsung dalam perayaan ini.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri acara puncak di Lapangan Monas, Jakarta, bersama sekitar 200 ribu buruh dari wilayah Jabodetabek.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam peringatan May Day disebut sebagai bentuk penghargaan negara terhadap peran penting buruh dalam pembangunan nasional.

Hal ini disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.

Dalam pernyataannya, Said menyebut bahwa kehadiran pemimpin negara saat May Day adalah praktik umum di berbagai negara, menunjukkan pengakuan terhadap kontribusi buruh.

Di Indonesia, terakhir kali peristiwa ini terjadi saat Presiden Soekarno menghadiri May Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Rencananya, May Day 2025 semula akan digelar di Stadion GBK. Namun, karena stadion tersebut tengah dipersiapkan untuk laga Pra Piala Dunia antara Indonesia dan Tiongkok, lokasi acara dipindahkan ke Lapangan Monas.

Serikat buruh mendukung penuh keputusan ini sebagai bentuk solidaritas untuk perjuangan tim nasional.

Diperkirakan, sekitar 200 ribu buruh akan berkumpul di Monas. Sementara itu, peringatan serupa akan digelar di 30 provinsi lainnya, diisi dengan aksi massa dan panggung orasi di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. KSPI mencatat, secara nasional lebih dari 1,2 juta buruh akan terlibat dalam aksi ini.

Pada peringatan May Day tahun ini, kaum buruh mengangkat 6 tuntutan utama:

1. Penghapusan sistem outsourcing.

2. Pembentukan Satuan Tugas Pengawas PHK.

3. Realisasi upah layak.

4. Pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru.

5. Perlindungan Pekerja Rumah Tangga melalui RUU PPRT.

6. Pemberantasan korupsi lewat RUU Perampasan Aset.

Said Iqbal menegaskan, seluruh isu ini akan dikumandangkan secara serentak, termasuk dalam orasi utama di Monas.

“Kami berharap May Day 2025 menjadi kado bagi buruh. Dulu, Presiden SBY memberi hadiah dengan menjadikan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Kini kami berharap, Presiden Prabowo memberi hadiah dengan menghapus sistem outsourcing. Ini sudah beberapa kali beliau sampaikan,” tegas Said Iqbal dalam keterangan resmi, Kamis (24/4/2025).

Terkait persoalan upah, buruh mengapresiasi kebijakan awal Presiden Prabowo yang menaikkan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen. Kenaikan ini dinilai sebagai langkah awal yang positif, meskipun ke depan formulasi kenaikan upah masih perlu penyempurnaan agar lebih adil dan menjaga daya beli buruh.

Sementara itu, menyangkut RUU Ketenagakerjaan baru, KSPI menekankan bahwa undang-undang ini tidak boleh mewarisi semangat Omnibus Law, yang oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Said menegaskan bahwa penyusunan RUU baru harus berpedoman pada empat sumber utama: UU No. 13/2003, pasal-pasal berpihak pada buruh dalam UU Cipta Kerja, putusan MK yang menghasilkan 21 norma korektif, serta masukan dari publik.

Soal RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Said menyerukan agar regulasi ini segera disahkan karena sudah tercantum dalam Prolegnas. Ia menilai tidak ada alasan logis untuk menolak pengesahan RUU tersebut.

“Namanya perlindungan PRT, maka mari bicara soal perlindungannya: upah yang layak, jam kerja manusiawi, jaminan sosial. Jangan takut pada RUU PPRT.”

Dalam hal pemberantasan korupsi, buruh juga menuntut agar RUU Perampasan Aset segera disahkan. Mereka menilai mekanisme pembuktian terbalik perlu diterapkan agar koruptor tidak hanya dijatuhi hukuman penjara, tetapi juga kehilangan harta hasil kejahatan.

“Sudah saatnya RUU ini disahkan. Harus ada mekanisme pembuktian terbalik, agar koruptor tidak cukup hanya dipenjara, tetapi juga hartanya dirampas,” tegas Iqbal.

May Day 2025 bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan momen penting untuk menyuarakan harapan baru.

Kehadiran Presiden Prabowo di tengah-tengah buruh nanti, diharapkan bukan hanya sekadar simbolis, tapi benar-benar membuka jalan bagi perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja Indonesia. (rpi)