Pembebasan Lahan Bermasalah, Jadi Muasal Munculnya Premanisme dan Gangguan Pembangunan Pabrik BYD di Subang

Jakarta, tvOnenews.com - Aksi premanisme dan gangguan pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat dikaitkan dengan proses pembebasan lahan yang bermasalah.

Adanya permasalahan pembebasan lahan pembangunan pabrik BYD diungkap oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Mengutip antara, Dedi Mulyadi mengungkap aksi premanisme dan gangguan pembangunan pabrik BYD di Subang diaktori oleh calo tanah.

Hal itu sekaligus membantah adanya aksi premanisme yang dilakukan oleh ormas setempat, seperti kabar yang beredar sebelumnya.

Adapun, kata Dedi aksi dari calo tanah itu diduga akibat persoalan pada proses pembebasan lahan.

"Ya mungkin sudah di-DP dulu sama orang, kemudian dia menawarkan harga yang sangat tinggi. Ada katanya yang nawarin Rp20 juta per meter, ada Rp10 juta per meter, ada Rp5 juta," ujar Dedi, dikutip Kamis (24/4/2025).

Seperti diketahui, dunia usaha memerlukan kepastian mengenai nilai yang diperlukan untuk berinvestasi namun yang terjadi harga tanahnya dipatok menjadi sangat tinggi, di mana ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan dari investasi yang datang dari luar negeri.

Soal progres pabrik BYD, kata Dedi, berjalan dengan baik terlepas dinamika soal gangguan yang saat ini terjadi.

"Ya tinggal BYD-nya aja untuk terus mewujudkan tinggal ada beberapa wilayah yang pembebasan tanahnya masih terkendala," katanya.

Ke depan, Dedi mengatakan bahwa akan melakukan fasilitasi dengan mempertemukan berbagai pihak untuk kepastian investasi.

"Hal ini akan segera saya fasilitasi, saya akan pertemukan antara pihak yang melakukan pembebasan tanah atas nama perusahaan dan kemudian warganya, mungkin minggu depan sudah kelar," tuturnya.

Sebelumnya Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah agar cepat turun tangan dalam menangani kasus ormas itu. Sebab proses pembangunan pabrik ini ternyata diganggu oleh sekelompok ormas.

"Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," kata Eddy dalam akun instagram dia.

(ant/vsf)