Kinerja APBN Hingga Triwulan I Capai 17,2 Persen dari Target Setahun, Diklaim Mampu Topang Perang Dagang AS-China

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyatakan Indonesia tetap optimistis di tengah perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan China.

Keyakinan itu diklaim berkat kinerja fiskal yang cukup baik.

Thomas menjelaskan kinerja APBN hingga 31 Maret 2025 telah mencatatkan pendapatan negara sebesar Rp516,1 triliun atau 17,2 persen dari target.

Sementara itu, realisasi belanja mencapai Rp620 triliun atau 17,1 persen dari pagu APBN, hampir dua kali lipat dari total belanja bulan sebelumnya sebesar Rp348,1 triliun.

Sementara, defisit anggaran 0,43 persen dari produk domestik bruto (PDB). Thomas menyebut capaian ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang hati-hati.

“Kinerja ini menunjukkan perencanaan keuangan yang cermat dan pelaksanaan anggaran yang responsif dalam menghadapi dinamika perekonomian. Pemerintah telah dengan cepat beradaptasi dengan tantangan global,” ujar Thomas, mengutip antara, Selasa (22/4/2025)

Baca Juga

SMSI Tunggu Rapimnas untuk Tentukan Sikap atas Perjanjian Dagang RI–AS

Lebih lanjut, ia menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 mencapai 5,03 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat dan sektor manufaktur yang tumbuh positif.

Inflasi juga terkendali di level 1,03 persen (yoy) pada Maret 2025 dan surplus perdagangan Indonesia telah bertahan selama 59 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

“Di tengah ketidakpastian global, Indonesia menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif sehat,” tambahnya.

Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan melanjutkan reformasi struktural. Menurut Wamenkeu Thomas, APBN 2025 akan difokuskan pada peningkatan pendapatan negara, efisiensi belanja, dan program-program prioritas seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Pemerintah juga memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia, ketahanan pangan, energi, dan air, serta hilirisasi komoditas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

“Di bawah pemerintahan presiden Prabowo pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas utama. Terutama di bidang pendidikan dan kesehatan untuk meletakkan dasar bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif,” tutur Thomas.

(ant/vsf)