Jepang Siap Longgarkan Aturan Mobil Demi Deal Dagang dengan Trump

Tokyo, tvOnenews.com — Pemerintah Jepang tengah mempertimbangkan pelonggaran aturan keselamatan kendaraan impor sebagai strategi untuk memperlancar negosiasi tarif dengan Amerika Serikat, di tengah tekanan dari kebijakan perdagangan proteksionis Presiden Donald Trump.

Langkah ini muncul menyusul diberlakukannya bea masuk sebesar 24 persen terhadap ekspor Jepang ke AS. Meski sebagian besar tarif tersebut—termasuk yang ditetapkan langsung oleh Trump—saat ini masih ditangguhkan selama 90 hari, tarif dasar sebesar 10 persen tetap berlaku. 

Melansir dari Reuters, bea khusus 25 persen untuk kendaraan bermotor bahkan sampai saat ini belum dicabut dan menjadi pukulan serius bagi industri otomotif Jepang.

Menurut laporan Nikkei Asia, Tokyo melihat peluang untuk menjadikan standar keselamatan otomotif sebagai alat negosiasi. Pemerintah Jepang disebut sedang mengkaji kemungkinan melonggarkan aturan uji tabrak terhadap kendaraan impor dari Amerika.

Hal ini dilakukan guna menunjukkan niat baik dalam pembicaraan dagang yang kian krusial. Pasalnya, Jepang dan AS selama ini menerapkan sistem regulasi keselamatan mobil yang berbeda. 

Penyesuaian terhadap aturan tersebut bisa membuka jalan bagi kesepakatan tarif yang lebih menguntungkan Jepang, sekaligus meredam tekanan dari kebijakan ekonomi Trump yang keras dan tak jarang menimbulkan keresahan global.

Baca Juga

Ngabuburit di Pasar Senen: Berburu Baju Lebaran, Cicipi Jajanan, Hingga Berbuka di Tengah Hiruk Pikuk Kota

Presiden Trump, dalam pertemuan tatap muka terbaru dengan delegasi Jepang pekan ini, menyebut bahwa telah terjadi “kemajuan besar” dalam pembahasan tarif bilateral. 

Ini menjadi sinyal bahwa Jepang berpeluang menghindari dampak terburuk dari gelombang perang dagang global yang digagas pemerintahan Trump sejak beberapa tahun terakhir.

Upaya Jepang bukan hanya untuk melindungi sektor otomotif—yang merupakan tulang punggung ekspor negara tersebut—tetapi juga untuk mempertahankan kestabilan hubungan ekonomi bilateral dengan AS di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan ancaman resesi global.

Jika langkah pelonggaran ini disetujui, maka Jepang akan menjadi salah satu negara pertama yang secara eksplisit menyesuaikan standar keselamatan domestiknya demi kepentingan diplomasi dagang dengan AS. 

Hal ini dipandang sebagai langkah pragmatis, namun juga mengundang perdebatan di dalam negeri terkait dampak terhadap keselamatan konsumen dan independensi regulasi nasional. (nsp)