Sri Mulyani Temui Dubes AS untuk Bahas Negosiasi Tarif Trump, Ini yang Dibicarakan Menkeu

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, melakukan pertemuan dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir, di Jakarta pada Rabu (16/4/2025).

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya diplomasi pemerintah untuk merespons kebijakan tarif impor dari Presiden AS Donald Trump.

Melansir dari kiriman Sri Mulyani di Instagram, pembahasan difokuskan pada upaya bersama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam menavigasi isu perdagangan yang masih tersisa, termasuk kebijakan tarif yang dinilai memberatkan ekspor RI.

“Kami berdiskusi secara terbuka mengenai langkah-langkah yang bisa ditempuh bersama agar isu ini dapat diselesaikan dengan tetap mengedepankan asas keadilan bagi kepentingan ekonomi kedua negara dan dunia,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Sri Mulyani juga menyampaikan arah kebijakan fiskal Indonesia ke depan, khususnya dalam mendukung visi dan misi Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ia menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah dirancang untuk mengakomodasi program-program prioritas pemerintahan mendatang.

Program-program tersebut mencakup inisiatif makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah, perluasan jaminan sosial, serta pembangunan tiga juta unit rumah untuk masyarakat.

Seluruh kebijakan itu, menurut Menkeu, tetap dijalankan dengan prinsip kehati-hatian fiskal dan berorientasi jangka panjang.

“Pertemuan ini menjadi kesempatan baik untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Amerika di tengah dinamika geopolitik dan perekonomian global yang sedang terjadi,” ujar Menkeu.

Sebagai bagian dari langkah strategis dalam menghadapi kebijakan perdagangan AS, pemerintah Indonesia sebelumnya telah mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington D.C. Delegasi dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan turut didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menkeu Sri Mulyani.

Misi utama kunjungan tersebut mencakup sejumlah agenda negosiasi, seperti usulan penguatan Trade & Investment Framework Agreement (TIFA), pelonggaran kebijakan Non-Tariff Measures (NTMs) termasuk relaksasi aturan TKDN, serta peluang peningkatan impor minyak dan gas dari AS.

Pemerintah Indonesia juga tengah menyiapkan sejumlah stimulus, baik fiskal maupun non-fiskal, demi memperkuat daya saing ekspor nasional. Langkah ini meliputi rencana penurunan bea masuk, Pajak Penghasilan (PPh) impor, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang impor. (ant/rpi)