Rp5 Miliar per Desa untuk Koperasi Merah Putih, Pemerintah Siapkan Skema Reformulasi Dana Desa: Diperlukan sampai Rp400 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah membuka peluang reformulasi penggunaan dana desa guna mendukung pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

Program ini ditargetkan rampung pada Juli mendatang dan menjadi salah satu upaya penguatan ekonomi berbasis komunitas.

Reformulasi dimaksud bertujuan mengarahkan dana desa agar lebih produktif dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Dari APBN itu nanti mungkin akan ada reformulasi dari dana desa, itu salah satunya,” ucap Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi, Herbert HO Siagian, di Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Herbert menjelaskan, selama satu dekade terakhir pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp1 miliar untuk setiap desa.

Dengan total desa berkisar antara 70.000 hingga 75.000, potensi yang dapat digali melalui reformulasi mencapai lebih dari Rp70 triliun.

Namun demikian, ia menilai besaran tersebut belum cukup jika merujuk pada kebutuhan ideal pembentukan koperasi di tiap desa.

“Kalau hanya Rp70 triliun per tahun, kayaknya itu kurang. Karena kalau angka yang Rp3 miliar - Rp5 miliar per koperasi, itu kan diperlukan sekitar Rp300 triliun - Rp400 triliun,” ucapnya.

Oleh sebab itu, pemerintah juga mempertimbangkan pembiayaan dari sektor lain seperti dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta serta dukungan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Skema ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan bagi pendirian koperasi.

Meski demikian, Herbert menambahkan bahwa pemerintah masih belum menetapkan bank tertentu yang akan dilibatkan dalam pembiayaan koperasi desa tersebut.

“Yang pasti butuh pembiayaan. Kalau tidak ada pembiayaan, tidak ada koperasi,” kata Herbert.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa untuk membentuk 80 ribu Koperasi Merah Putih dibutuhkan anggaran sekitar Rp400 triliun. Setiap desa akan mendapatkan alokasi sebesar Rp5 miliar untuk pendirian koperasi.

"Kalau misalnya 80 ribu kali Rp5 miliar itu, Rp400 triliun. Soal ngomong anggaran, soal dana nanti yang lebih baik ngomong ke Menteri Keuangan sama BUMN," ujar Budi di Jakarta, Kamis (10/4).

Budi juga menyoroti potensi besar dari keberadaan koperasi desa ini. Menurutnya, total perputaran uang dari sektor konsumsi saja bisa mencapai Rp2.000 triliun. Jika koperasi-koperasi itu bergerak dalam sektor produksi, potensi tersebut bisa meningkat hingga dua sampai tiga kali lipat.