Sejumlah Menteri Masih Sowan Jokowi, Bahlil: Semua di Bawah Konsolidasi Presiden, Tidak yang Lain

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa seluruh jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih bekerja di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat menjawab pertanyaan mengenai sejumlah menteri yang menemui Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam momen perayaan Idul Fitri 2025.

Meski pertemuan tersebut berlangsung di tengah sorotan publik, Bahlil memastikan bahwa secara struktur pemerintahan, semua menteri hanya menerima komando dari Presiden Prabowo.

“Menteri sekarang ini, semuanya di bawah perintah dari Pak Presiden Prabowo,” ucap Bahlil ketika ditemui setelah pembukaan Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2025 di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Ia menambahkan bahwa para menteri kini sedang berfokus melakukan konsolidasi dengan Presiden Prabowo untuk menjalankan program-program prioritas, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Bahlil juga menegaskan tidak ada bentuk konsolidasi atau koordinasi kebijakan dengan pihak selain Presiden, termasuk dengan mantan Presiden Joko Widodo, meskipun dirinya ikut hadir dalam pertemuan di Solo pada Hari Raya Idul Fitri.

“Yang jelas, kami melakukan konsolidasi dengan Pak Presiden. Dengan yang lainnya tidak ada konsolidasi,” tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh pemerintahan yang kini menjabat dalam kabinet Presiden Prabowo diketahui mengunjungi kediaman Joko Widodo di Solo saat Lebaran 2025.

Para menteri yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Selain itu, tampak pula sejumlah pejabat lain seperti Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko PMK Pratikno, Wakil Mendagri Bima Arya, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Menanggapi polemik tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid, mengingatkan agar silaturahmi para menteri ke Presiden Jokowi tidak ditarik ke ranah politik yang memperkeruh suasana pemerintahan.

Ia juga membantah dugaan soal munculnya "matahari kembar" dalam struktur kekuasaan, dengan menekankan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia hanya mengakui satu pemimpin eksekutif, yakni presiden yang sedang menjabat.

Langkah Bahlil memperjelas garis koordinasi pemerintahan mencerminkan komitmen kabinet untuk menjaga stabilitas, fokus bekerja, dan menghindari kegaduhan politik yang dapat mengganggu konsentrasi pembangunan nasional. (ant/rpi)