Bahas Relaksasi TKDN, Kementerian PU-Kemenperin Tindaklanjuti Arahan Presiden Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mendiskusikan arahan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pembahasan ini dilakukan guna menyusun kebijakan yang mendukung efisiensi proyek nasional serta menarik minat investasi asing.

Menteri PUPR Dody Hanggodo menyebut bahwa relaksasi TKDN saat ini sedang digodok bersama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Kemenperin. Menurutnya, detil teknis kebijakan tersebut perlu dibicarakan secara matang agar implementasinya tepat sasaran.

"Relaksasi TKDN ini bertujuan agar pekerjaan berjalan lebih efektif dan efisien. Namun, semua tetap harus dibahas mendalam bersama Kemenperin," ujar Dody di Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Sebelumnya, Presiden Prabowo menginstruksikan agar regulasi TKDN dibuat lebih fleksibel. Langkah ini diambil untuk mendorong daya saing industri Indonesia di tengah kompetisi global yang semakin ketat.

“Kita harus realistis. Kalau TKDN dipaksakan, kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja,” tegas Prabowo.

Presiden juga menilai bahwa pendekatan TKDN saat ini sering menjadi hambatan masuknya investasi, karena dianggap terlalu kaku. Ia membuka opsi perubahan mekanisme TKDN, termasuk pemberian insentif, agar tetap mendorong pengembangan industri dalam negeri.

Prabowo menegaskan, fleksibilitas TKDN tidak akan menghambat pengembangan produk lokal. Pemerintah tetap fokus mengembangkan SDM di sektor pendidikan, teknologi, dan penelitian untuk memperkuat fondasi industri nasional.