Laba Anjlok, Kredit Tersendat: UUS Bank DKI Perlu Jurus Baru Hadapi 2025

Jakarta, tvOnenews.com - Tahun 2024 menjadi catatan kelam bagi Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank DKI. Laba bersihnya amblas lebih dari separuh, pembiayaan tersendat, dan indikator efisiensi menurun tajam. 

Di tengah tantangan ekonomi yang kompleks dan dinamika persaingan yang kian ketat, UUS Bank DKI kini dituntut untuk menemukan "jurus baru" agar tak tersungkur lebih dalam pada 2025.

Laba Rontok, Sinyal Lampu Kuning Kinerja

Berdasarkan Laporan Keuangannya, laba bersih UUS Bank DKI pada akhir 2024 hanya sebesar Rp56,68 miliar—terjun bebas 63,83% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat Rp156,75 miliar. 

Penurunan ini terjadi meski pendapatan dari penyaluran dana naik menjadi Rp739,49 miliar dari Rp679,68 miliar. Sayangnya, lonjakan beban distribusi bagi hasil yang mencapai Rp416,37 miliar serta beban penurunan nilai aset (impairment) hingga Rp109,71 miliar jadi momok yang menyeret laba bersih ke jurang.

Aset Naik, Tapi Kualitasnya Merosot

Total aset UUS naik 7,7% menjadi Rp10,12 triliun. Namun di balik pertumbuhan itu, tersimpan bom waktu: kualitas aset memburuk. 

Rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) gross naik dari 1,22% menjadi 2,37%, dan NPF net dari 0,64% ke 1,10%. Artinya, makin banyak pembiayaan yang tersangkut dan berpotensi gagal bayar.

Efisiensi Tertekan, Return Melemah

Tingkat pengembalian aset (ROA) UUS anjlok dari 1,73% ke 0,59%, menandakan pelemahan daya hasil atas aset yang dikelola. 

Beban operasional juga menggerus performa, terlihat dari rasio BOPO yang menanjak ke 84,98% dari 78,03%. Rasio efisiensi ini mengindikasikan bahwa hampir setiap rupiah pendapatan digunakan untuk menutup biaya operasional.

Pembiayaan Bagi Hasil Ditinggalkan?

Porsi pembiayaan bagi hasil turun menjadi 60,94% dari 66,71%. Artinya, UUS Bank DKI makin menghindari model pembiayaan berbasis partnership dan lebih memilih jalur konservatif lewat piutang. 

Strategi ini mungkin aman dalam jangka pendek, tapi berpotensi menggerus daya saing syariah yang semestinya mengedepankan kemitraan dan keadilan usaha.

Masih Disangga Pemprov DKI

Dengan kepemilikan saham pengendali sebesar 99,98%, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menjadi sokoguru utama Bank DKI. 

Namun ketergantungan pada pemegang saham utama bisa menjadi dua sisi mata uang: jaminan stabilitas, tapi juga potensi stagnasi jika tidak dibarengi inovasi dan terobosan bisnis.

Melihat kondisi ini, 2025 bakal jadi tahun penentu. Apakah UUS Bank DKI mampu melakukan rekalibrasi arah bisnisnya atau justru makin tertinggal? Penguatan manajemen risiko, digitalisasi layanan syariah, dan diversifikasi sumber pendanaan wajib menjadi prioritas.

Jika tidak, bukan tidak mungkin UUS Bank DKI hanya jadi penonton dalam geliat kebangkitan perbankan syariah nasional. (nsp)