Tarif Trump Bikin Panas, PCO: Pemerintah Kirim Tim Lobi Tingkat Tinggi

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah Indonesia tidak bisa tinggal diam menanggapi kebijakan tarif baru dari Presiden AS Donald Trump.

Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengungkap sejumlah langkah strategis dtelah isiapkan untuk merespons kebijakan tarif resiprokal yang menyasar produk ekspor RI.

Langkah ini jadi bentuk kesiapan pemerintah menghadapi tekanan dari luar negeri, khususnya dari Amerika.

Kepala PCO, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung secara cermat dampak kebijakan tarif tersebut.

Ia juga menambahkan bahwa langkah antisipasi terus berjalan bersamaan, termasuk mengirim tim lobi ke Amerika untuk melakukan negosiasi tingkat tinggi.

“Pemerintah sedang menghitung dengan cermat dampak penerapan tarif resiprokal yang dilakukan oleh Pemerintah AS. Paralel dengan itu, pemerintah juga mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan Pemerintah AS,” kata Hasan Nasbi, Jumat (4/4/2025).

Sumber :

• xinhua

Hasan juga menyebut pemerintah tengah memperkuat daya saing produk dalam negeri dengan memperbaiki aturan yang menghambat.

“Di dalam negeri, pemerintah juga sedang menerapkan penyederhanaan regulasi agar produk-produk Indonesia bisa lebih kompetitif,” kata Hasan Nasbi.

Kebijakan tarif resiprokal ini diumumkan langsung oleh Presiden Donald Trump pada 2 April 2025. Penerapan tarif dilakukan bertahap, dimulai dari tarif umum sebesar 10% yang berlaku sejak 5 April 2025 untuk semua negara.

Kemudian, tarif khusus untuk negara tertentu—termasuk Indonesia—akan berlaku mulai 9 April 2025 pukul 00.01 EDT atau 11.01 WIB.

Indonesia sendiri terdampak cukup besar dari kebijakan ini, karena akan dikenakan tarif sebesar 32%.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya menegaskan bahwa kebijakan ini bisa menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar Amerika.

“Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS, antara lain adalah elektronik, tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang, dan produk-produk perikanan laut,” kata Menko Airlangga.

Untuk mengurangi dampak buruk dari tarif tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah.

Beberapa di antaranya yaitu menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN), menstabilkan nilai tukar rupiah, menjaga likuiditas valas, dan melanjutkan negosiasi yang sudah dimulai sejak awal tahun.