Lebaran Ojol Cuma Dapat BHR Rp50 Ribu, Menaker Yassierli: Bonus Hari Raya Beda dengan THR
- Tim tvOne/Adinda
Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli angkat bicara mengenai bonus hari raya (BHR) dan tunjangan hari raya (THR).
Hal itu merespons terkait dengan ramainya kabar bahwa BHR yang diterima para pengemudi ojek online (ojol) terlampau sedikit untuk merayakan Lebaran 2025.
Menurut Menaker, BHR diberikan sesuai kebijakan masing-masing perusahaan dan bukan kewajiban yang diatur dalam regulasi.
Oleh karena itu, besarnya nominal yang diterima oleh pekerja, termasuk pengemudi ojek online (ojol), bergantung pada keputusan perusahaan tempat mereka bermitra.
Ia menyebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah meminta perusahaan transportasi online untuk memberikan bonus kepada pengemudi dan kurir yang menunjukkan kinerja baik serta produktivitas tinggi.
"Sekali lagi, itu kan bonus hari raya, jadi dia bukan THR dan dia juga bukan suatu yang regulasinya itu sudah ada. Kita berharap nilainya cukup signifikan, yang lainnya memang kita serahkan kepada kebijakan masing-masing perusahaan," ujar Yassierli di Jakarta, Kamis (27/5/2025).
Terkait informasi bahwa rata-rata pengemudi ojol hanya menerima BHR sebesar Rp50 ribu, Yassierli mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut.
Ia juga menyampaikan bahwa Kemnaker akan memanggil perusahaan transportasi online untuk meminta penjelasan mengenai mekanisme pemberian BHR.
"Kita juga ingin dengar langsung dari perusahaan mereka, membuat simulasinya seperti apa. Tapi sekali lagi itu adalah kita serahkan kebijakan perusahaan," tuturnya.
Menurutnya, BHR merupakan inisiatif baru yang menunjukkan perhatian kepada mitra pengemudi. Namun, mengingat Lebaran tinggal beberapa hari lagi, pemberian BHR juga menghadapi keterbatasan waktu.
"Memang seperti saya sampaikan di banyak tempat, tidak mudah ya. Karena ini adalah sesuatu yang baru, waktunya juga terbatas tapi kami akan tetap lihat dulu," katanya.
Di sisi lain, Yassierli memastikan bahwa Kemnaker akan menindaklanjuti laporan terkait pembayaran THR keagamaan bagi pekerja. Jika ditemukan pelanggaran dalam distribusi THR, pihaknya akan mengeluarkan nota pemeriksaan dan memberi waktu tujuh hari bagi perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
"Kemudian kalau tidak ada respon, tindakan. Kemudian nota pemeriksaan kedua, 3 hari, kemudian lanjut dengan rekomendasi. Rekomendasi ini terkait dengan sanksi, ini kan regulasinya sudah clear ya. Denda, kemudian sanksi administratif, sampai kemudian rekomendasi-rekomendasi terkait tentang kelangsungan perusahaan," ujarnya.
Load more