KPK Ungkap Ada Dana Fiktif Rp222 Miliar pada Kasus Korupsi Bank BJB, Beberkan 'Cara Main' 5 Tersangka Termasuk Dirut

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap nilai kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi dana iklan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) atau Bank BJB.

Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo menyebut besar kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Jumlah itu didapat dari mark-up (penggelembungan) dana iklan Bank BJB tahun 2021 hingga 2023.

Dari dana iklan yang seharusnya direalisasikan sebesar Rp409 miliar (termasuk pajak), KPK menemukan dana fiktif sebesar Rp222 miliar.

"Kerugian negara pada perkara ini, berdasarkan penyelidikan -+ Rp222 miliar," kata dia, Kamis (13/3/2025).

Sumber :

• Antara

Baca Juga

Sambut Ramadan & Idulfitri, bank bjb Hadirkan Layanan Penukaran Uang Melalui SERAMBI 2026

Dalam kasus itu, KPK menyebut modus yang digunakan adalah perealisasian belanja.

Dana itu untuk penayangan iklan di media TV, cetak dan online.

Pada praktiknya, perealisasian dana iklan itu dilakukan oleh eks Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi dan Widi Hartoto (WH) selaku pimpinan divisi corporate secretary Bank BJB dengan menggandeng enam agensi, sebagai perantara. 

"Uang Rp222 miliar itu digunakan sebagai dana non-budgeter oleh Bank BJB yang disetujui oleh Yuddy Renaldi dan Widi Hartono untuk bekerja sama dengan enam agensi," kata Budi Sukmo.

Keenam agensi itu yakni, PT CKSB, PT CKMB, PT Antedja Muliatama, PT Cakrawala Kreasi Mandiri, PT WSBE, dan PT BSC Advertising. 

Fakta lain, enam agensi ini dikendalikan oleh tiga orang, masing-masing menguasai dua agensi. 

KPK kini telah Yuddy Renaldi dan Widi Hartoto bersama ketiga orang agensi tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ketiga pengendali agensi tersebut yakni, IAD, S, serta RSJK.

Sumber :

• ANTARA

Soal permainan pada pemilihan agensi, Budi Sukmi mengatakan dua petinggi Bank BJB yang terlibat itu, emlibatkan pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk melakukan pengadaan jasa agensi dengan melanggar ketentuan yang semestinya.

Ketentuan yang dilanggar itu, mencakup proses menyusun dokumen HPS yang bukan berupa nilai pekerjaan melainkan fee agensi guna menghindari lelang.

Selain itu, mereka memerintahkan panitia pengadaan agar tidak melakukan verifikasi dokumen penyedia sesuai SOP, serta membuat penilaian tambahan setelah pemasukan penawaran sehingga terjadi post bidding.

(vsf)