Kapan THR 2025 Cair? Simak Jadwal Resmi untuk ASN, TNI, Polri, Karyawan Swasta, dan Ojol

Jakarta, tvOnenews.com - Tunjangan Hari Raya (THR) adalah momen yang paling dinantikan oleh para pekerja di Indonesia menjelang Hari Raya Idul Fitri. 

THR bukan hanya tambahan penghasilan, tetapi juga bentuk apresiasi atas kerja keras selama satu tahun terakhir. THR ini diatur dalam regulasi pemerintah dan wajib dibayarkan oleh perusahaan atau instansi terkait. 

Setiap kategori pekerja memiliki jadwal dan ketentuan yang berbeda dalam pencairan THR. Ketahui jadwal dan detail lengkapnya di bawah ini:

1. ASN, TNI, dan Polri

Presiden Prabowo Subianto telah memastikan bahwa THR untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri akan mulai dicairkan pada Senin, 17 Maret 2025. Pencairan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional menjelang Lebaran.

Komponen THR untuk ASN, TNI, dan Polri mencakup:

Baca Juga

Presiden Anugerahi Kapolri, SPPG Polri Disebut Layak Jadi Percontohan

• Gaji pokok

• Tunjangan keluarga

• Tunjangan jabatan/struktural/fungsional

• Tunjangan kinerja (sebagian)

Dengan pencairan THR lebih awal, diharapkan para pegawai negeri dan anggota aparat dapat mempersiapkan kebutuhan Lebaran dengan lebih tenang.

2. Karyawan Swasta

Untuk karyawan swasta, aturan mengenai pencairan THR diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Perusahaan diwajibkan membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Karena Idul Fitri diperkirakan jatuh pada 31 Maret 2025, maka batas akhir pembayaran THR adalah 24 Maret 2025.

Ketentuan ini berlaku bagi seluruh perusahaan, baik skala kecil, menengah, maupun besar. Jika perusahaan terlambat atau tidak membayarkan THR, maka akan dikenakan sanksi administratif, berupa:

• Denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan

• Teguran tertulis

• Pembatasan kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha

Poin penting bagi karyawan swasta:

• Pastikan perusahaan membayarkan THR tepat waktu.

• Jika terjadi pelanggaran, laporkan ke dinas tenaga kerja setempat.

3. Pengemudi Ojek Online (Ojol)

Pemerintah juga telah menyiapkan regulasi untuk memastikan pengemudi ojek online mendapatkan THR. Meski aturan ini telah dipersiapkan, namun detail mengenai tanggal resmi pencairan THR untuk ojol masih menunggu pengumuman dari pemerintah dan perusahaan penyedia layanan transportasi.

Pemberian THR bagi pengemudi ojol menjadi langkah penting dalam mengakui kontribusi mereka di sektor transportasi dan ekonomi digital.