Setelah Pandu Sjahrir, Giliran Bambang Brodjonegoro Mundur dari Komisaris TOBA: Tapi Bukan Pindah ke Danantara

Jakarta, tvOnenews.com - Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Komisaris Independen PT TBS Energy Utama Tbk (TOBA).

Keputusan ini menandai akhir perannya di perusahaan yang pernah digawangi oleh Luhut Binsar Pandjaitan tersebut.

Direktur TOBA Alvin Firman Sunanda menyampaikan, pihaknya telah menerima surat pengunduran diri dari eks Menteri Keuangan itu.

"Pengunduran tersebut akan efektif pada tanggal 31 Maret 2025," kata Alvin dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Sabtu (8/3/2025).

Sebelum Bambang, keponakan Luhut yakni Pandu Patria Sjahrir beberapa waktu lalu juga resign sebagai Wakil Direktur Utama TOBA pada Senin (24/2/2025).

Pandu Sjahrir mundur dari perusahaan lantaran ia diminta menjabat sebagai Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Namun demikian, Keputusan mundurnya Bambang Brodjonegoro dari TOBA kali ini bukan karena Danantara layaknya Pandu.

Diketahui bahwa Penasihat Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional itu mundur dari TOBA karena ditunjuk sebagai Dekan Asian Development Bank Institute (ADBI).

Surat pengunduran diri Bambang dari perseroan juga diterima oleh TOBA pada 7 Maret 2025.

"Kejadian, informasi, atau fakta material tersebut tidak berdampak secara negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha," lanjut Alvin dalam keterbukaan.

Sebagai informasi, Bambang telah dilantik sebagai Dekan ADBI yang berbasis di Tokyo, Jepang dan dijadwalkan akan mulai menjalankan peran barunya pada 14 April 2025.

Di posisi barunya, Bambang akan menggantikan Tetsushi Sonobe yang telah menjabat sebagai Dekan ADBI sejak April 2020. 

Diketahui bahwa Penasihat Prabowo Subianto itu pernah mengungkapkan bahwa ADBI memiliki reputasi yang kuat dalam hal penelitian berkualitas tinggi.

Selain itu, ADBI juga disebut-sebut punya peran dalam peningkatan kapasitas pembuat kebijakan di negara-negara berkembang anggota Asian Development Bank (ADB). (rpi)