Pemerintah Gempur Judi Online: Strategi Digital dan Hukum Dikerahkan

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah semakin serius dalam upaya memberantas perjudian daring atau judi online dengan menerapkan strategi terpadu yang mengandalkan kolaborasi lintas sektor serta pemanfaatan teknologi digital.

"Judi online bukan hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas. Oleh karena itu, kami memperkuat Desk Pemberantasan Judi Online dengan pendekatan berbasis teknologi serta kerja sama lintas sektor agar upaya ini berjalan lebih efektif," kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa.

Meutya menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperketat pengawasan di ruang digital untuk mengurangi praktik judi online yang semakin marak. Dalam pertemuan dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada Senin (3/3), ia menguraikan strategi pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ini.

Strategi tersebut merupakan bagian dari tujuh desk program prioritas yang ditetapkan dalam Rapat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada November 2024. Kementerian Komunikasi dan Digital bertanggung jawab dalam menjalankan Desk Pemberantasan Judi Online serta Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi.

Menurut Wiranto, pemberantasan judi online membutuhkan langkah terpadu, mencakup penegakan hukum, pemblokiran akses situs ilegal, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar tidak terjebak dalam praktik perjudian daring.

"Kita harus bertindak cepat dan tegas dengan regulasi yang jelas serta penegakan hukum yang efektif untuk menutup celah peredaran judi online," tegasnya.

Selain itu, pertemuan juga membahas peningkatan keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan teknologi, serta masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan ekosistem digital yang aman dan terpercaya.

"Dengan adanya langkah konkret melalui Desk Pemberantasan Judi Online dan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi, diharapkan keamanan digital Indonesia semakin kuat serta mampu menghadapi ancaman di dunia maya dengan lebih efektif," lanjut Wiranto.

Pemerintah juga berencana memperkuat regulasi serta mengadopsi teknologi keamanan yang lebih canggih untuk menghindari kebocoran data dan serangan siber terhadap institusi penting.

"Keamanan digital menjadi prioritas utama, terutama dalam melindungi data pribadi masyarakat dan infrastruktur penting nasional," pungkas Meutya.